RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 menyoroti penurunan tajam postur anggaran selama dua tahun berturut-turut. Hal itu terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Banjarmasin, Selasa 21 Juli 2026, malam.

Sekretaris TAPD Provinsi Kalimantan Selatan, Fatkhan, menjelaskan total belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027 disusun sebesar Rp8,6 triliun setelah adanya penyesuaian pendapatan daerah menjadi Rp8 triliun. Nilai tersebut turun Rp1,34 triliun atau 13,47 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp9,94 triliun.

Fatkhan mengatakan penyusutan anggaran dipicu oleh dua faktor utama, yakni berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). “Penurunan ini terjadi karena menyusutnya Silpa yang selama ini menopang belanja daerah serta menurunnya transfer pusat ke daerah, sehingga postur belanja 2027 harus lebih realistis sesuai kemampuan fiskal,” ujarnya.

Ia menjelaskan komposisi belanja daerah 2027 terdiri atas belanja operasi Rp5,30 triliun, belanja modal Rp1,53 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, dan belanja transfer Rp1,67 triliun. Menurutnya, meskipun anggaran menyusut, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Belanja modal tetap berperan sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur daerah meski kemampuan keuangan mengalami penurunan,” kata Fatkhan. Ia menambahkan proyek strategis yang sedang berjalan tetap diprioritaskan, sedangkan proyek baru akan diseleksi lebih ketat berdasarkan urgensi dan kesiapan perencanaan.

Pada sektor belanja pegawai, alokasi tahun 2027 mencapai Rp2,62 triliun atau turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,83 triliun. Namun pemerintah tetap menjaga anggaran tunjangan guru senilai Rp291 miliar sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Belanja modal juga mengalami tren penurunan dari Rp3,61 triliun pada 2025 menjadi Rp2,80 triliun pada 2026 dan hanya Rp1,53 triliun pada rancangan 2027. Penurunan terbesar terjadi pada belanja jalan, jaringan, dan irigasi serta belanja peralatan dan mesin yang terdampak penyesuaian kemampuan fiskal daerah.

Fatkhan mengungkapkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa diproyeksikan hanya Rp700 miliar pada 2027 atau turun 73,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Normalisasi Silpa menjadi salah satu akar penyusutan ruang fiskal sehingga belanja daerah kini harus bertumpu pada pendapatan riil tahun berjalan,” ucapnya.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kalsel, H. Supian HK, berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 menghasilkan kebijakan yang realistis sekaligus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar pembangunan tidak terhambat. “Seluruh program harus dikaji secara objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga dokumen anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung sasaran pembangunan Kalimantan Selatan,” katanya.