RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membahas program pembangunan tahun anggaran 2027. Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., mengatakan rapat juga menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2026 sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam rapat itu, Dinas PUPR Kalsel memaparkan capaian program yang telah berjalan serta rencana kegiatan yang akan diusulkan pada 2027. Komisi III turut menyoroti adanya penyesuaian anggaran yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

Kondisi tersebut dinilai harus diantisipasi melalui penentuan skala prioritas yang tepat agar pembangunan tetap berjalan optimal. Ia menegaskan pengalokasian anggaran harus difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Yang pastinya program-program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya,” ujar Mustaqimah, Selasa 21 Juli 2026.

Mustaqimah menambahkan Komisi III berkomitmen mengawal seluruh proses perencanaan pembangunan agar tetap sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan program pembangunan yang berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, mengungkapkan pemangkasan anggaran untuk Dinas PUPR sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun. Kondisi tersebut mengharuskan PUPR menyusun kembali prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027.

“Kita dipangkas sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun,” kata Yasin usai rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel. Menurutnya, program yang berkaitan dengan visi dan misi gubernur, standar pelayanan minimal (SPM), serta proyek multiyears tetap menjadi prioritas utama.

Yasin juga memastikan pembangunan Stadion Internasional Kalimantan Selatan dan rumah dinas gubernur tetap diprioritaskan meski terjadi pengurangan anggaran. Sebaliknya, beberapa proyek lain berpotensi ditunda, termasuk pembangunan kantor DPRD Kalsel yang masih terkendala persoalan lahan.

Ia juga menyampaikan PUPR terus memperjuangkan tambahan anggaran melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel. “Menyangkut usulan pokok-pokok pikiran DPRD, kami siap mengakomodasi yang menjadi kewenangan Dinas PUPR dan sesuai RPJMD, insya Allah akan direalisasikan,” ujar Yasin.