RRI.CO.ID, Banjarmasin - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Upaya tersebut dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu memenuhi hak masyarakat yang berhak menerimanya.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Kamis 16 Juli 2026. Pertemuan itu menjadi bagian dari proses penyusunan rekomendasi Pansus terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, mengatakan rapat tersebut bertujuan memperoleh pandangan dan masukan dari BPKP. Menurutnya, masukan dari lembaga pengawasan sangat penting agar rekomendasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan efektif.

“Hari ini Pansus mengundang BPKP untuk meminta pandangan terhadap arah Pansus ke depan. Kami ingin berdiskusi terkait kewenangan dan mendapatkan masukan agar rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar tepat sasaran,” ujar H.M. Syaripuddin.

Pria yang akrab disapa Bang Dhin itu menambahkan Pansus terus menghimpun berbagai informasi dari para pemangku kepentingan selama proses pembahasan. Koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk memperkaya bahan kajian sekaligus memperkuat rekomendasi yang akan disampaikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, H. Jahrian, menegaskan peningkatan kualitas distribusi BBM bersubsidi membutuhkan sinergi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan distribusi yang merata dan tepat sasaran.

“Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik dan komitmen bersama, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” ucap H. Jahrian.

Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Pansus DPRD Kalsel berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi di daerah. Hasil rekomendasi nantinya diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola distribusi yang lebih efektif, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.