RRI.CO.ID, Banjarmasin - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Nor Fajri, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan dan layanan kesehatan.

Sosialisasi digelar di dua lokasi, yakni Puskesmas Alabio di Kecamatan Sungai Pandan dan wilayah binaan Puskesmas Babirik Hilir Tengah di Kecamatan Babirik. Kegiatan diikuti tokoh masyarakat, kader kesehatan, tenaga kesehatan, dan warga setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Nor Fajri menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ia juga memaparkan berbagai ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Menurut Nor Fajri, perda tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Ia menilai seluruh masyarakat harus mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan sesuai ketentuan.

“Melalui sosper ini kita ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah punya komitmen kuat dalam urusan kesehatan. Mulai dari pelayanan dasar di puskesmas, promotif, preventif, sampai rujukan harus berjalan sesuai aturan,” ujar Nor Fajri.

Ia mengatakan keberhasilan penyelenggaraan kesehatan memerlukan dukungan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta ikut mengawal pelaksanaan perda agar berjalan secara optimal.

“Mari kita kawal bersama, jika ada kendala di lapangan terkait pelayanan, sampaikan. DPRD siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah,” ucapnya.

Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai pelayanan puskesmas hingga akses rujukan. Nor Fajri berharap sosialisasi ini membuat masyarakat semakin memahami hak mereka serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Hulu Sungai Utara.