Pansus DPRD Kalsel Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Salah satunya melalui rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan membahas data penyaluran, mekanisme pengawasan, serta laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU, Rabu 24 Juni 2026.

Dalam rapat itu, Pertamina menyatakan kesiapan mendukung tugas pansus melalui penyediaan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci. Data tersebut mencakup seluruh SPBU di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Menurut Jahrian, keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan. Data yang lengkap dinilai dapat membantu pansus memahami kondisi distribusi BBM bersubsidi secara menyeluruh.

“Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Tujuannya adalah memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” kata Jahrian.

Sementara itu, Kartoyo mengungkapkan bahwa pansus berhasil memperoleh komitmen dari Pertamina untuk menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci. Data tersebut akan menjadi bahan kajian dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Kartoyo juga menjelaskan bahwa saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Laporan tersebut akan dianalisis dan dicocokkan dengan hasil audit internal Pertamina sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut.

“Kita memiliki sekitar 34 laporan masyarakat terkait SPBU yang bermasalah. Setelah audit internal dilakukan dan datanya kita kompilasi, nanti akan dipilih beberapa sampel SPBU untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” ucapnya.

Melalui proses pengawasan berbasis data tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. Hasil pendalaman nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih baik, adil, dan tepat sasaran bagi masyarakat.