RRI.CO.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat perdana bersama Satgas BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), dan perwakilan sopir truk se-Kalsel, Rabu 3 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menghimpun berbagai informasi terkait penyaluran BBM bersubsidi di daerah.

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, M. Syaripuddin. Ia menjelaskan bahwa pansus akan mengumpulkan data dari berbagai pihak guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.

“Masih banyak pihak yang nantinya akan kami undang. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul akan kami kompilasi dan cocokkan untuk memastikan apakah BBM bersubsidi benar-benar sampai dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya,” ujarnya, yang akrab disapa Bang Dhin.

Menurutnya, rapat perdana ini menghasilkan banyak masukan yang akan diinventarisasi sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut. Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi pansus.

Bang Dhin menegaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah harus diterima oleh masyarakat yang memang berhak. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penyalahgunaan maupun penjualan kembali BBM bersubsidi oleh pihak yang tidak berwenang.

Pansus, lanjutnya, berkomitmen bekerja secara objektif dan independen tanpa kepentingan tertentu. Hasil pembahasan nantinya diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang berpihak kepada sopir, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat penerima subsidi lainnya.

“Saya yakin apabila mereka mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka pertumbuhan ekonomi Kalsel juga akan semakin baik. Ke depan, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Pansus, Jahrian, serta anggota pansus Ilham Noor yang menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi BBM. Sementara itu, para sopir truk berharap pansus melakukan inspeksi mendadak ke SPBU yang diduga bermasalah untuk mengungkap praktik premanisme, pelangsiran, hingga dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat.