RRI.CO.ID, Banjarmasin - Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Dalam kegiatan itu, Ilham menegaskan persoalan sampah masih menjadi tantangan mendasar yang belum mendapat perhatian maksimal.

Menurutnya, Perda pengelolaan sampah ini sudah memberikan landasan yang jelas. Meski begitu, pengelolaan sampah membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah maupun masyarakat.

“Perda ini sejatinya sudah memberikan landasan yang jelas, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah. Namun implementasinya di lapangan masih belum optimal karena minimnya komitmen dan konsistensi dari para pemangku kepentingan,” ujarnya, Jumat 22 Mei 2026.

Ia juga menyoroti rendahnya kesadaran kolektif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap meningkatnya volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan.

“Perlu perubahan paradigma menuju pengelolaan yang berbasis pengurangan dari sumbernya. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama,” ucap Ilham.

Dalam kesempatan itu, Ilham turut mengundang perwakilan SPPI selaku pengelola Dapur MBG di Banjarmasin. Kehadiran pihak tersebut diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan limbah dapur secara lebih efektif.

Sementara itu, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dwi Naniek Muhariyani, menegaskan pentingnya kolaborasi dan dukungan kebijakan. Sehingga pengelolaan sampah serta limbah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

“Kami sepakat bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, jadi perlu kolaborasi dan dukungan kebijakan yang konsisten agar pengelolaan sampah dan limbah di Banjarmasin bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” katanya. Kegiatan tersebut melibatkan Turut hadir Direktur Perumda PAL Banjarmasin, Endani, yang memaparkan tantangan pengelolaan air limbah domestik di Banjarmasin.