RRI.CO.ID, Banjarmasin – Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam rangka studi komparasi pengelolaan Dana BOSDA, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menggali referensi pengelolaan bantuan pendidikan daerah yang lebih efektif dan transparan.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, bersama anggota komisi dan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim. Mereka diterima Kasubag Suharyono Adhi Saswito, di Aula Pandawa Lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel menggali berbagai informasi terkait regulasi dan pola distribusi anggaran pendidikan daerah. Pembahasan juga menyoroti efektivitas program bantuan pendidikan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan.

Selain Dana BOSDA, diskusi turut membahas kegiatan perpisahan sekolah yang sering memungut sumbangan dari siswa dan orang tua. Kedua pihak bertukar pandangan mengenai pengawasan kegiatan sekolah agar dapat dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan wali murid.

Jihan Hanifha mengatakan studi komparasi ini menjadi bahan masukan penting bagi DPRD Kalsel dalam mendorong optimalisasi pengelolaan Dana BOSDA di Banua. Menurutnya, berbagai kebijakan di Jawa Barat dapat dijadikan referensi dalam penyusunan aturan daerah.

“Di sini kita mempelajari tentang pengelolaan dan efektivitas BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Banyak masukan bagi kita, seperti ada sekolah elit yang tidak mau menerima BOSDA dan aturan terkait hal tersebut sudah diterapkan di Jawa Barat,” ujar Jihan.

Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memiliki peraturan gubernur terkait anggaran BOSDA sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Kalsel berharap sinergi dan pertukaran informasi antar daerah dapat memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat dan peserta didik di Kalimantan Selatan.