RRI.CO.ID, Banjarmasin - Panitia Khusus III DPRD Kalimantan Selatan berencana melakukan verifikasi lapangan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan administratif dengan realisasi di lapangan.

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, H. Husnul Fatahillah, menegaskan verifikasi menjadi bagian penting sebelum pembahasan bersama SKPD. Hal itu disampaikannya usai studi komparasi ke Bappeda DKI Jakarta di Gedung Balaikota, Kamis 16 April 2026.

Menurutnya, proses verifikasi akan difokuskan pada pengecekan skala prioritas pembangunan di daerah. Pihaknya ingin memastikan setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan di lapangan.

“Hal paling penting bagi saya ini ada verifikasi lapangan, jadi ini akan kami terapkan sebelum pembahasan dengan SKPD,” ujar Husnul. Ia menambahkan seluruh program prioritas akan dicek satu per satu sebelum dibahas bersama pihak terkait.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus III juga didampingi sejumlah mitra kerja seperti Bappeda, Dinas PUPR, hingga Dinas Perhubungan. Mereka diterima oleh jajaran Bappeda DKI Jakarta untuk bertukar pengalaman dan pendalaman materi.

Selain itu, Pansus III memperoleh masukan terkait cara meminimalisir perbedaan data antar SKPD. Termasuk pemahaman mengenai indikator penting dalam penyusunan rekomendasi LKPj serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, rombongan di terima langsung oleh Pejabat Bappeda DKI Jakarta, Zaenal Arifin. Ia menyarankan empat langkah penting dalam penyusunan rekomendasi, yakni komitmen, koordinasi, teknologi, dan pengawasan.

“Hal yang perlu dilakukan untuk penyusunan rekomendasi adalah komitmen, koordinasi, teknologi, dan pengawasan. Kalau empat ini bisa dilakukan, saya kira terkait dengan masalah LKPj ke depannya akan lebih baik,” katanya.