RRI.CO.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Hiswana Migas DPC Banjarmasin dan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin. Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun informasi dan masukan terkait tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari tahapan penggalian informasi sebelum penyusunan rekomendasi akhir. Berbagai masukan dari pemangku kepentingan dinilai penting untuk memperkuat hasil pengawasan yang dilakukan pansus.

Dalam rapat bersama Hiswana Migas, Pansus menerima sejumlah masukan mengenai kondisi penyaluran BBM subsidi yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah ketidaksesuaian antara kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut paparan Hiswana Migas, pertumbuhan kendaraan angkutan, sektor perikanan, dan pelaku UMKM terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan BBM subsidi yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kuota yang tersedia.

Akibatnya, antrean panjang masih kerap terjadi di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan. Situasi tersebut menjadi perhatian serius Pansus karena berpengaruh terhadap akses masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi.

“Seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam melihat persoalan distribusi BBM subsidi secara lebih menyeluruh. Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya, yang akrab disapa Bang Dhin, di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel.

Sementara itu, dalam rapat bersama PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Pansus memperoleh informasi terkait tata kelola distribusi BBM subsidi serta langkah-langkah agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Seluruh informasi dari berbagai stakeholder nantinya akan dikompilasi menjadi rekomendasi untuk perbaikan sistem distribusi di daerah.

“Pertama kami mengharapkan perbaikan tata distribusi BBM bersubsidi, kedua kami tidak ingin lagi ada antrean-antrean panjang di SPBU. Kemudian yang ketiga SPBU harus menyalurkan BBM bersubsidi yang memang menjadi hak masyarakat,” kata Bang Dhin.

Setelah seluruh agenda pengumpulan data selesai, Pansus berencana melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Hal ini untuk memperkuat hasil pengawasan dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.