RRI.CO.ID, Banjarmasin – Lonjakan harga tiket pesawat menuju Banjarmasin dikeluhkan masyarakat. Sejumlah warga mengaku harus membayar hingga dua kali lipat dari harga normal.

Kondisi ini turut memunculkan pertanyaan terkait pembiayaan perjalanan dinas anggota legislatif. Masyarakat menyoroti bagaimana pemerintah menyesuaikan anggaran di tengah kenaikan biaya transportasi.

Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini, menjelaskan pembiayaan tiket pesawat saat ini menggunakan skema biaya tambahan atau add cost. Kebijakan ini diterapkan menyusul tingginya harga tiket dari dan menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor.

"Kenaikan harga tiket membuat standar biaya yang ada tidak lagi mencukupi. Dalam kondisi harga tiket yang melambung, kami terpaksa menggunakan skema add cost,” ujarnya, Jumat, 10 April 2026.

Jaini megatakan, kebijakan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. Aturan itu memungkinkan penggunaan biaya tambahan jika harga tiket melebihi standar yang ditetapkan.

“Pembiayaan tiket perjalanan dinas yang melebihi standar biaya dapat menggunakan mekanisme tambahan. Ketentuan ini menjadi dasar penyesuaian anggaran perjalanan dinas," ujarnya.

Namun demikian, penerapan kebijakan ini berdampak pada penyesuaian kegiatan DPRD. Sejumlah agenda, seperti kunjungan kerja, terpaksa dikurangi untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Jani menjelaskan, rencana kunjungan kerja ke luar daerah tahun 2026 akan dikurangi dari target awal. Langkah ini diambil agar anggaran tetap terkendali di tengah kenaikan biaya transportasi.

"Skema pembiayaan akan kembali normal jika harga tiket sudah stabil. “Jika harga tiket kembali normal, kami tidak lagi menggunakan add cost,” ucapnya.