RRI.CO.ID, Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H. menemui massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di Gedung Paripurna “Rumah Banjar”, Jumat 13 Maret 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah bulan Ramadan dengan suasana tertib dan kondusif.

Dalam kesempatan itu, perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan memasuki Gedung Paripurna untuk berdialog langsung dengan pimpinan DPRD Kalsel. Dialog tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai tuntutan yang dianggap penting bagi masyarakat.

Mahasiswa menyampaikan sejumlah isu nasional dan daerah, termasuk permintaan evaluasi sistem penegakan hukum di Indonesia. Mereka juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian.

Selain itu, massa aksi menyoroti persoalan perizinan nelayan di wilayah Kotabaru yang dinilai masih berbelit. Mereka berharap regulasi yang ada dapat disederhanakan agar tidak menyulitkan masyarakat pesisir dalam mencari nafkah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Supian HK menyatakan pihaknya mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan tuntutan secara damai. “Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa juga menjadi perhatian kami di DPRD Kalsel, dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujar Supian HK.

Lebih lanjut, mahasiswa juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menindak aktivitas tambang ilegal serta praktik mafia tanah. Mereka menilai persoalan tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.