KBRN, Banjarmasin: Pemerintah menggandeng operator seluler untuk memperluas akses internet tetap hingga 100 Mbps di daerah yang belum terjangkau jaringan serat optik. Fokus utama program ini mencakup sekolah, puskesmas, kantor desa, serta rumah tangga terpencil.

Mengutip dari komdigi.go.id, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid menjelaskan, kebijakan ini didukung alokasi spektrum baru dan penerapan skema jaringan terbuka. Tujuannya adalah menciptakan harga layanan internet yang terjangkau melalui kolaborasi berbagai pihak.

"Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri," ucap Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda percepatan transformasi digital nasional. Menurut Meutya, konektivitas digital adalah pondasi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di berbagai lapisan.

Dalam pertemuan dengan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart, Meutya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menyebut digitalisasi sebagai kunci utama untuk memperluas peluang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program ini diharapkan mampu menyediakan koneksi internet tetap berkecepatan tinggi bagi fasilitas publik di wilayah blank spot. Hal ini juga membuka akses teknologi digital untuk rumah tangga yang sebelumnya tidak terjangkau layanan internet.

Data dari Ditjen Infrastruktur Digital menunjukkan bahwa 190.000 sekolah, 7.800 puskesmas, dan 32.000 kantor desa masih belum memiliki akses internet tetap. Selain itu, penetrasi fixed broadband di tingkat rumah tangga baru mencapai 21,31 persen secara nasional.

Sebagai dukungan teknis, pemerintah menyiapkan alokasi spektrum baru dengan skema distribusi terbuka dan adil. Pemegang izin diwajibkan membuka infrastrukturnya agar dapat dimanfaatkan bersama oleh penyelenggara lain demi pemerataan layanan.