Serapan Anggaran Masih “Seret”, Wali Kota Banjarmasi Semprot SKPD!

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Di triwulan pertama tahun 2026, serapan anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin masih seret. Tercatat ada lima SKPD dengan capaian kurang dari 65 persen, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kondisi ini terungkap Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan yang digelar di Aula Kayuh Baimbai, Rabu, 15 April 2026. Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, secara terbuka mengakui kondisi tersebut sekaligus melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran.

“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” kata Yamin tegas, usai rapat.

Forum yang dihadiri kepala SKPD, staf ahli, Inspektorat, hingga jajaran pimpinan daerah itu menjadi ajang “pembongkaran” berbagai persoalan klasik yang menghambat laju pembangunan. Yamin menilai, lambannya serapan anggaran bukan hanya soal teknis, melainkan juga lemahnya akselerasi di tingkat pelaksana.

Meski begitu, ia tetap membuka ruang diskusi untuk mengurai masalah secara kolektif. Mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan disebut sebagai biang kerok.

“Kalau kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.

Yamin pun menargetkan April hingga Mei menjadi momentum krusial agar seluruh program benar-benar “landing” di lapangan. Tak hanya itu, seluruh SKPD juga diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen, lengkap dengan konsekuensi tegas jika target tak tercapai.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menegaskan bahwa penguatan peran staf ahli kini menjadi bagian dari strategi pengawasan. Ia juga mengungkapkan bahwa Inspektorat turut melakukan pengawasan ketat terhadap progres program sesuai timeline.

“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” kata Dolly.

Namun, kendala terbesar saat ini masih berkutat pada proses pengadaan, terutama di sektor pekerjaan umum. “Sekitar 43 persen kegiatan masih dalam tahap pemilihan penyedia atau lelang. Ini sering berulang karena tidak sesuai kriteria atau minim peserta,” ujarnya.

Dampaknya tak main-main, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, terancam molor hingga akhir tahun. Meski demikian, Pemko tetap optimistis mampu mengejar ketertinggalan.

“Harapan kita, Oktober sudah selesai. Sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” kata Dolly.