RRI.CO.ID, Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Bahalap, Senin, 19 Januari 2026. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan yang harus diterapkan secara berkelanjutan di seluruh sektor.

“Dalam pengarusutamaan gender, kita memastikan bahwa hak setiap orang terpenuhi, baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan,” ucapnya.

Zulkipli menambahkan, meskipun telah ada jaminan konstitusi dan kebijakan, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud. Hal ini masih terlihat dari adanya ketimpangan gender di berbagai sektor kehidupan.

Ia menjelaskan, pengarusutamaan gender merupakan isu lintas sektoral sehingga pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab DP2KBP3A. Seluruh SKPD hingga tingkat kelurahan dan desa diharapkan berperan aktif dalam implementasi PUG.

Zulkipli menyampaikan Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 tercatat sebesar 90,16 dan menempati peringkat ke-7 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Komitmen Pemkab Barito Kuala terhadap pelaksanaan PUG diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Zulkipli menyebut regulasi ini menjadi landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan PUG secara terencana dan sistematis.

“Keberadaan Pokja dan Tim Teknis PUG bukan sekadar pemenuhan struktur kelembagaan, tetapi harus disertai peran aktif, komitmen, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh sektor pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Barito Kuala, Dr. Azizah Sri Widari menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan Indikator Kinerja Utama, khususnya Indeks Pembangunan Gender. Dalam waktu dekat, Provinsi Kalimantan Selatan juga akan melakukan penilaian pelaksanaan PUG di seluruh kabupaten dan kota.

“Kabupaten Barito Kuala sebelumnya belum pernah mengikuti penilaian ini, sehingga kami sangat mengharapkan dukungan seluruh kepala SKPD, meskipun pelaksananya DP2KBP3A, penghargaan nantinya adalah untuk Kabupaten Barito Kuala,” ucapnya.

Kegiatan sosialisasi dan advokasi PUG ini diikuti oleh 38 entitas yang terdiri dari perwakilan SKPD dan organisasi perempuan. Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan program pengarusutamaan gender di Kabupaten Barito Kuala.