KBRN, Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan standar baru dalam operasional Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyelesaikan proses memasak paling lambat pukul 04.00 Wita.

Kebijakan ini menjadi salah satu fokus utama Rakor Dinamika Operasional MBG yang dipimpin Gubernur Kalsel Muhidin, Jumat (21/11/2025), di Banjarbaru. Menyusul evaluasi keamanan pangan setelah adanya kasus keracunan di lapangan.

Gubernur Muhidin menegaskan bahwa perubahan jadwal memasak bukan sekadar pengaturan teknis. Melainkan langkah preventif untuk menurunkan risiko pertumbuhan bakteri pada makanan yang disajikan kepada siswa.

“Selama ini proses memasak selesai pukul 02.00. Sekarang harus selesai pukul 04.00, penyajian mulai pukul 05.00. Ini untuk memastikan makanan tidak terlalu lama disimpan dan tetap aman saat dibagikan,” katanya.

Langkah ini menjadi krusial karena jeda waktu antara memasak dan konsumsi selama ini dinilai terlalu panjang, meningkatkan potensi kontaminasi. Dengan waktu memasak yang lebih dekat ke jam distribusi, umur simpan makanan berkurang dan risiko bakteri menurun signifikan.

Untuk memastikan standar baru berjalan efektif, Pemprov Kalsel mengaktifkan Satgas MBG lintas instansi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Satgas diberi mandat untuk mengawasi disiplin waktu, higienitas dapur, pola distribusi, hingga ketepatan laporan harian dari setiap SPPG.

Koordinator MBG Kalsel, Siti Fatimah, memastikan perubahan ini langsung diterapkan di seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa rekaman kehadiran seluruh korwil SPPG dalam rakor mempercepat penyesuaian di lapangan. Fokus isu lain yang dibahas dalam rakor meliputi, kesiapan logistik bahan baku, standar kelayakan sarana dapur, evaluasi distribusi untuk mencegah keterlambatan, serta pengawasan mutu makanan hingga diterima siswa.

Pengetatan jadwal memasak ini menjadi penanda bahwa Pemprov Kalsel mulai menggeser fokus MBG dari sisi kuantitas layanan ke kualitas dan keamanan pangan. Hal ini menjadi yang dinilai penting agar program tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar aman dan terpercaya.