RRI.CO.ID, Bandung - Perekonomian daerah selama ini kerap dipandang sebagai bagian yang bergerak setelah hadir dorongan dari pusat, baik melalui belanja negara, proyek nasional, maupun kebijakan makro yang diharapkan mengalir ke daerah. Pendekatan tersebut tentu tetap penting, namun di tengah dinamika global yang kian kompleks, ruang pendekatan itu menjadi semakin terbatas.
Dalam konteks ini, daerah perlu semakin aktif membangun sumber-sumber pertumbuhannya sendiri. Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menjadi pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu terus diperkuat dari berbagai sisi.
Di tengah tekanan harga energi dan tantangan eksternal lainnya, pemerintah perlu terus mengoptimalkan respons kebijakan untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi tetap terpelihara. Di sinilah pendekatan bottom-up menjadi relevan.
Penguatan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada dorongan dari atas, tetapi juga perlu dimulai dari fondasi yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu sektor riil dan pelaku usaha di tingkat lokal.
Bottom-up Economics
Gagasan bottom-up economics menempatkan sektor riil dan fondasi mikro perekonomian sebagai titik berangkat dalam memperkuat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu pilar utamanya adalah mendorong penguatan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang dekat dengan aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta penggerak kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif ini, kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan berskala besar, tetapi juga oleh konsistensi dalam memperkuat berbagai aspek fundamental di tingkat mikro, seperti kapasitas usaha, akses pembiayaan, adopsi digital, efisiensi rantai pasok, dan perluasan akses pasar.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa penguatan usaha kecil dan menengah dapat menjadi fondasi penting bagi ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Salah satu contoh menarik datang dari Taiwan.
Negara ini menunjukkan bahwa UMKM dapat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang didukung industri teknologi berbasis ekspor. Data Kementerian UMKM Taiwan tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat ±1,71 juta UMKM di negara tersebut dan mampu menyerap sekitar 9,19 juta tenaga kerja atau menyediakan hampir 80% dari total pekerjaan.
Kuatnya pasar domestik UMKM juga tercermin dari realisasi penjualan dalam negeri yang menembus NT$27,8 triliun (dolar Taiwan baru), sehingga menjadi salah satu penopang penting aktivitas ekonomi Taiwan. Pengalaman ini menegaskan bahwa fondasi ekonomi mikro mampu menjadi penyangga penting bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Ruang Penguatan di Priangan Timur
Dalam konteks daerah, penguatan fondasi mikro tercermin pada perkembangan UMKM sebagai penggerak utama sektor riil. Open Data Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa jumlah UMKM meningkat dari 17.512 usaha pada 2023 menjadi 28.248 usaha pada 2024, atau bertambah 10.736 unit usaha dalam satu tahun.
Pertumbuhan sekitar 61,3% tersebut menjadi sinyal positif bahwa basis ekonomi masyarakat terus berkembang dan kapasitas kewirausahaan lokal tetap tumbuh. Perkembangan serupa juga terlihat di wilayah Priangan Timur lainnya.
Salah satunya Kota Banjar, jumlah UMKM meningkat dari 23.711 unit pada 2022 menjadi 27.816 unit pada 2024.
Sementara itu, Kabupaten Tasikmalaya pada 2024 tercatat memiliki 46.883 UMKM. Tren ini mencerminkan bahwa semangat kewirausahaan masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal terus berkembang.
Besarnya basis usaha tersebut merupakan modal strategis bagi penguatan sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan ekonomi daerah yang semakin tangguh. Dari sisi pembiayaan, total kredit UMKM di Priangan Timur telah mencapai Rp15,5 triliun per Desember 2025, yang menunjukkan pembiayaan UMKM terus berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Di saat yang sama, rasio kredit UMKM terhadap PDRB Priangan Timur yang berada pada kisaran 10% menandakan bahwa ruang pengembangan masih terbuka lebar. Kondisi ini menjadi peluang positif untuk terus memperluas pembiayaan yang lebih inklusif, lebih dalam, dan semakin produktif.
Peran Bank Indonesia
Ruang pengembangan yang masih terbuka tersebut perlu didukung oleh kebijakan yang mampu memperkuat pembiayaan dan memperluas akses ekonomi secara inklusif. Dalam konteks ini, Bank Indonesia terus mengambil peran penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan dan pengembangan UMKM sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui kebijakan mikroprudensial yang mendukung pertumbuhan, Bank Indonesia mendorong perbankan agar semakin aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, khususnya UMKM. Langkah ini penting agar kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus meningkat.
Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM), yang secara sederhana memberi ruang dan insentif lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, mulai dari pertanian, perdagangan, manufaktur, dan pariwisata, hingga UMKM, ultra mikro, dan sektor hijau.
Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kebijakan ini, perbankan didorong untuk berperan lebih besar dalam pembiayaan inklusif, baik secara langsung kepada pelaku usaha maupun melalui kerja sama dengan lembaga keuangan lain.
Di tingkat daerah, arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam penguatan UMKM yang lebih dekat dengan kebutuhan lapangan. Di Priangan Timur, pengembangan UMKM terus diperkuat melalui pembentukan klaster usaha baru, terutama pada sektor pangan yang memiliki potensi besar untuk tumbuh.
Penguatan ini juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pesantren, perangkat desa, kelompok tani, pengrajin, hingga pembinaan masyarakat di lingkungan lapas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM perlu ditopang oleh ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan pada berbagai lintas komunitas.
Dukungan terhadap UMKM juga terus diperluas melalui digital onboarding dan pendampingan menuju pasar ekspor. Hasilnya mulai terlihat. Sejumlah UMKM binaan di Priangan Timur telah mampu menembus pasar global, antara lain produk home décor berbahan mendong ke Amerika Serikat serta produk kerajinan handcraft ke Inggris.
Penguatan ini juga dilengkapi dengan dukungan sertifikasi halal dan pengembangan ekosistem usaha halal, salah satunya melalui pembentukan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) di Terminal Banjar yang ke depan berpeluang diperluas ke wilayah lain di Priangan Timur.
Pada intinya, memperkuat fondasi mikro perekonomian melalui pengembangan UMKM bukan hanya soal menambah jumlah usaha, tetapi juga tentang membangun daya tahan ekonomi masyarakat dari bawah. Dalam semangat itulah, gagasan E.F. Schumacher dalam “Small Is Beautiful” tetap relevan, yakni bahwa kekuatan ekonomi sejatinya dibangun dari kemampuan memperkuat manusia, komunitas, dan keberlanjutan.
Dalam kerangka tersebut, dukungan terhadap UMKM melalui pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi, dan integrasi rantai pasok perlu terus diperluas agar perekonomian daerah tumbuh semakin inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Penulis: Adhy Ramawan Putra (Bank Indonesia Tasikmalaya dan Alumni Postgraduate The Ohio State University