RRI.CO.ID, Bandung - Sebagai sebuah negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pengelolaan bantuan sosial yang tepat sasaran selalu menjadi tantangan bagi pemerintah. Transisi pengelolaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), merupakan upaya prioritas dalam memperbaiki siapa yang benar-benar layak menerima subsidi negara.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah segmen kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperuntukkan khusus bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Berbeda dengan peserta mandiri atau pekerja, iuran bulanan peserta PBI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN (PBI Nasional) atau APBD (PBI Daerah), sehingga peserta mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
Peserta BPJS PBI mendapatkan hak pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas/klinik) hingga rujukan rumah sakit dengan kelas perawatan setara Kelas 3. Penentuan siapa yang berhak menjadi peserta didasarkan pada kriteria kemiskinan yang tercatat dalam DTKS atau sistem terbaru yaitu DTSEN, yang pada implementasi tahun 2026 menyasar penduduk dalam kategori peringkat kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 5.
Negara mengalokasikan anggaran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp 56,46 triliun untuk membiayai iuran PBI bagi 96,8 juta jiwa (kompas.com, Februari 2026). Integrasi data yang kini berpusat pada DTSEN menjadi tulang punggung dari kebijakan ini.
Berbeda dengan sistem sebelumnya, DTSEN menggabungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang kemudian dipadankan dengan NIK Dukcapil secara tunggal. Perubahan ini bertujuan agar bantuan sosial tidak lagi bersifat kaku, melainkan dinamis mengikuti kondisi sosio-ekonomi penduduk yang dipetakan melalui perankingan desil.
Tantangan utama dalam integrasi data PBI-JK pertama datanya yang terus berubah dan dinamis, data DTSEN selalu diperbarui melalui berbagai sumber dan verifikasi lapangan, menyebabkan kompleksitas dalam menjaga akurasi dan konsistensi data. Kedua Perubahan data yang signifikan (misalnya pemutakhiran, duplikasi, meninggal, dan perpindahan domisili) menunjukkan tantangan dalam memastikan data tetap valid dan terpercaya.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2026, diperlukan sinkronisasi lintas lembaga yang sangat kompleks, mulai dari tingkat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota, hingga validasi nasional oleh Kemensos dan aktivasi kepesertaan oleh BPJS Kesehatan. Perubahan fundamental dalam sistem pendataan tahun 2026 adalah penggunaan DTSEN sebagai basis data tunggal. DTSEN bukan sekadar daftar nama, melainkan sebuah profil digital komprehensif dari 289 juta individu di Indonesia.
Akurasi DTSEN ditentukan oleh 39 variabel indikator kemiskinan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel-variabel ini mencakup aspek-aspek yang jauh lebih luas daripada sekadar tingkat pendapatan, yang seringkali mudah dimanipulasi dalam survei mandiri. Indikator utama dalam penilaian kelayakan PBI mencakup kondisi fisik perumahan (luas lantai, jenis dinding, fasilitas sanitasi), kepemilikan aset (kendaraan, barang elektronik, ternak), hingga pola pengeluaran rumah tangga.
Dengan variabel yang begitu mendalam, pemerintah dapat membagi penduduk ke dalam 10 desil kesejahteraan. Desil 1 kelompok sangat miskin, Desil 2 kelompok miskin sampai dengan desil 9 kelompok kaya dan desil 10 kelompok sangat kaya.
Penonaktifan sementara dilakukan terhadap peserta yang terdeteksi masuk ke dalam Desil 6 hingga Desil 10 berdasarkan pemutakhiran data DTSEN versi Januari 2026. Kebijakan ini sekaligus menjadi alat deteksi bagi "orang kaya" yang masih terdaftar sebagai PBI, termasuk temuan 1.824 orang dari Desil 10 yang menikmati iuran gratis ((Menkes, Budi Gunadi Sadikin, tirto.id, feb 2026).
Logika yang digunakan adalah jika seorang peserta dinonaktifkan dan ia tidak merasa keberatan atau tidak mengajukan reaktivasi, maka besar kemungkinan yang bersangkutan memang sudah mampu membayar iuran secara mandiri atau sudah tidak memenuhi syarat lagi. Namun, penonaktifan massal ini menimpa juga sekitar 120.000 pasien penyakit kronis di seluruh Indonesia, yang memicu reaksi keras dari Komisi IX DPR RI dan berbagai organisasi pasien.
Sebagai bentuk mitigasi terhadap kesalahan sistem (system error) atau perubahan kondisi ekonomi yang cepat, pemerintah membuka jalur reaktivasi yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Reaktivasi menjadi sangat penting karena ia berfungsi sebagai konfirmasi nyata atas kelayakan seorang penduduk.
Prosedur reaktivasi tahun 2026 didesain untuk menjadi lebih responsif terhadap kondisi darurat medis. Peserta yang sedang sakit dan mendapati kartunya nonaktif dapat meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit untuk dibawa ke Dinas Sosial.
Dalam kondisi darurat atau penyakit katastropik, reaktivasi dapat dilakukan dalam waktu 1x24 jam melalui prosedur khusus, jauh lebih cepat daripada jalur reguler yang memakan waktu 3-7 hari kerja. Kerja sama antara Kemensos dan BPS dalam melakukan ground check terhadap 11,02 juta peserta yang dinonaktifkan ditargetkan rampung paling lambat pada April 2026.
Hingga pertengahan Februari 2026, sebanyak 106.153 peserta dengan penyakit kronis sudah diaktifkan secara otomatis melalui sinkronisasi data langsung antara BPJS Kesehatan dan Kemensos. Langkah reaktivasi otomatis ini merupakan pengakuan pemerintah bahwa administrasi tidak boleh mengalahkan hak atas nyawa warga negara.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah menyepakati pembentukan Task Force di rumah sakit-rumah sakit besar untuk membantu pasien yang terkendala masalah kepesertaan. Beberapa catatan terkait perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi menuju satu data tunggul: DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan kedepan, semua layanan Kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah.
DPR dan Pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaan dengan data yang akurat. Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan sepakat melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data perbandingan terbaru. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU pemda.
Target penyelesaian pemutakhiran data pada April 2026 perlu menjadi momentum bagi terwujudnya data kemiskinan tunggal yang benar-benar kredibel dan menjadi rujukan utama bagi seluruh program perlindungan sosial di tanah air.Mari kita dukung penuh program pemerintah, khususnya peran petugas dalam ground check PBI-JK, demi memastikan data yang akurat, terpercaya, dan mutakhir agar program perlindungan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.
Partisipasi aktif dan kerjasama semua elemen masyarakat akan memperkuat ekosistem data sosial ekonomi nasional, dan membantu pemerintah dalam memanfaatkan data secara optimal, serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Penulis: Soependi, S.Si, MA, Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Pusat).