Bank Indonesia Jabar Perkuat Ekonomi Digital Dongkrak Produktivitas Jawa Barat

RRI.CO.ID, Bandung - Bank Indonesia Jawa Barat terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing ekonomi daerah. Penguatan ekosistem digital diarahkan agar pemanfaatan transaksi nontunai tidak sekadar meningkatkan aktivitas pembayaran, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Upaya tersebut mengemuka dalam Casual Talk bertajuk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” yang menjadi bagian dari Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta beberapa waktu lalu.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, transformasi ekonomi dan keuangan digital di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik serta kesiapan masing-masing wilayah.

“Penguatan EKD perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi masing-masing daerah agar mampu meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat daya saing ekonomi.” ujar Ricky dalam keterangannya, Senin 28 September 2026.

Bank Indonesia menilai digitalisasi yang dikembangkan sesuai potensi daerah dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan infrastruktur pembayaran, perluasan transaksi digital, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses transformasi tersebut.

Di Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat (KPwBI Jabar) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta berbagai pemangku kepentingan.

“Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas digitalisasi transaksi pemerintah sekaligus meningkatkan pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Salah satu fokus penguatan digitalisasi dilakukan melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terus dikembangkan bersama pemerintah daerah dan BPD. Hingga Semester I 2026, sebanyak 27 pemerintah daerah kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi di Jawa Barat telah mencapai kategori Digital.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah mencakup sisi penerimaan maupun belanja daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Penerapan sistem transaksi digital juga diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Selain ETPD, Bank Indonesia Jabar memperluas akseptasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor ekonomi. Penggunaan QRIS terus dikembangkan tidak hanya untuk transaksi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga untuk mendukung layanan publik serta aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Jawa Barat.

Hingga Agustus 2026, jumlah merchant QRIS di Jawa Barat tercatat mencapai 10,54 juta merchant. Sementara itu, implementasi QRIS Tap telah diterapkan pada sejumlah layanan transportasi umum dan pusat perbelanjaan.

Perluasan QRIS dan QRIS Tap menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperkuat konektivitas transaksi digital di Jawa Barat. Pemanfaatan sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan transaksi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital.

Transformasi digital juga diarahkan agar memberikan dampak lebih luas terhadap pengelolaan ekonomi daerah, mulai dari efisiensi layanan hingga optimalisasi penerimaan dan belanja pemerintah.

Digitalisasi diharapkan dapat menghubungkan berbagai potensi ekonomi Jawa Barat dengan peluang yang tersedia dalam ekonomi digital.

Jawa Barat memiliki karakteristik ekonomi yang beragam dengan kekuatan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Keragaman tersebut menjadi peluang untuk memperluas penggunaan transaksi digital sekaligus mengintegrasikan sistem pembayaran dengan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik,” katanya.

KPwBI Jabar bersama pemerintah daerah, TP2DD, BPD, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong transformasi EKD. Sinergi tersebut menjadi bagian penting agar digitalisasi mampu menghasilkan peningkatan produktivitas, efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan daya saing ekonomi Jawa Barat.

FEKDI x IFSE 2026 sendiri berlangsung pada 24–26 September 2026 di JICC Jakarta. Agenda nasional tersebut menghadirkan seminar, talkshow, showcase inovasi teknologi, digital experience, dan jejaring antarpemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi ekonomi serta keuangan digital.

Rangkaian kegiatan FEKDI x IFSE 2026 juga mengangkat penguatan sinergi nasional, pengembangan talenta dan inovasi digital, serta peningkatan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara. Forum tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital agar semakin terhubung dengan kebutuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai daerah.