RRI.CO.ID,Bandung - Bawaslu Kota Bandung menggelar Rapat Penguatan Sinergi Stakeholder Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna menjaga integritas dan hak pilih masyarakat jelang tahapan Pemilu mendatang. Langkah ini menjadi krusial mengingat dinamika mobilitas dan jumlah penduduk Kota Bandung yang terus bertambah setiap tahunnya.
Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar mengungkapkan, pihak penyelenggara pemilu secara berkala terus menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Bandung. Faktualisasi data pemilih menjadi perhatian utama, khususnya terkait pemilih pemula berusia 17 tahun hingga data warga yang telah meninggal dunia.
Berdasarkan hasil uji petik Bawaslu, masih ditemukan data warga yang sudah wafat tetapi tetap tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini disinyalir lantaran masih minimnya kesadaran warga dalam mengurus dokumen akta kematian ke dinas terkait.
"Banyak masyarakat yang tidak langsung melaporkan kepada pemerintah untuk yang meninggal itu, sehingga secara kependudukan masih terdaftar. Jarang yang membuat akta kematian kecuali ada urusan waris. Padahal yang tervalidasi oleh KPU itu harus sampai akta kematian," ujar Dimas.
Dimas menambahkan, data pemilih Kota Bandung yang sebelumnya berada di angka 1,8 juta jiwa diproyeksikan dapat menembus hingga 2 juta pemilih pada Pemilu 2029 mendatang. Karena itu, koordinasi lintas sektor berkala setiap tiga bulan sekali wajib dilaksanakan guna meminimalisasi ketidaksesuaian data.
Selain pemukiman warga, fokus pemutakhiran data juga menyasar Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Bawaslu memastikan warga binaan yang masa hukumannya tertentu tetap mendapatkan serta terjaga hak pilihnya tanpa melanggar prosedur.
"Di Lapas dan Rutan ada yang jangka waktu tahanannya lebih dari 5 tahun, mereka tetap memiliki hak pilih dan harus dijaga. Agar tidak hilang hak pilihnya di mana pun berada, datanya disinkronkan dan diverifikasi bersama KPU," tambah Dimas.
Dukungan penuh terhadap penguatan sinergi ini turut ditegaskan oleh Wakil Walikota Bandung, Erwin. Pihaknya mendorong keterlibatan aktif Disdukcapil hingga jajaran kewilayahan untuk memetakan pemilih pindah datang, pensiunan TNI/Polri, maupun pemilih baru secara riil.
"Kita tidak terasa tahun 2027 sudah mulai lagi proses Pemilu. Oleh karena itu, jangan sampai hak masyarakat tidak terpenuhi. Kita data semua harus riil, bagaimanapun kita sebagai pemimpin Kota Bandung harus memberikan yang terbaik buat masyarakat," tegas Erwin.
Erwin juga optimis pendataan di Kota Bandung semakin solid berkat optimalisasi program Malaci di tingkat RW yang sudah terintegrasi dengan berbagai instansi, termasuk Pengadilan Agama. Guna menunjang kelancaran pengawasan, Pemkot Bandung pun siap memfasilitasi kebutuhan operasional Bawaslu melalui skema hibah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....