Pemkot Cimahi Genjot PAD 2027, Pajak Bakal Dipantau dengan Teknologi

RRI.CO.ID, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027. Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui pembenahan basis data perpajakan, pemanfaatan teknologi hingga penguatan pelayanan kepada wajib pajak.

Langkah tersebut menjadi bagian dari rancangan APBD Kota Cimahi 2027 yang memiliki ruang fiskal terbatas. Pemerintah daerah berupaya memperkuat sisi pendapatan agar pembiayaan program prioritas masyarakat tetap dapat berjalan.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, optimalisasi PAD akan dilakukan dengan memperbaiki kualitas data dan memanfaatkan teknologi dalam proses pemungutan maupun pengawasan pajak. Pendekatan kepada wajib pajak juga akan diperkuat agar pelayanan dan kepatuhan pembayaran pajak dapat berjalan lebih baik.

“Salah satu perhatian pemerintah adalah pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data yang diperbarui mencakup luas bumi dan bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga pendataan objek pajak baru,” ujar Ngatiyana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu 16 September 2026.

Selain pembenahan data, Pemkot Cimahi menyiapkan sejumlah inovasi berbasis teknologi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penggunaan tapping box akan dimanfaatkan untuk membantu evaluasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya sektor makanan dan minuman.

Pemkot Cimahi juga menyiapkan smart cam pada water meter sebagai bagian dari upaya optimalisasi pajak air tanah. Sementara itu, sistem PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan dimigrasikan serta didukung pengembangan layanan BPHTB secara daring.

Digitalisasi tersebut diarahkan untuk membuat proses administrasi perpajakan lebih akurat dan mudah dipantau. Di sisi lain, Pemkot Cimahi juga tetap menyiapkan pelayanan secara langsung untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Pelayanan pembayaran pajak akan diperkuat melalui sistem jemput bola, termasuk dengan memanfaatkan hari libur dan lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian. Cara ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” katanya.

Dalam rancangan pembiayaan APBD 2027, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp76,83 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp20 miliar sehingga menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp56,83 miliar.

Rancangan tersebut juga mencakup rencana pinjaman daerah yang ditempatkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Ngatiyana menekankan bahwa penggunaannya perlu mempertimbangkan kemampuan pembayaran, manfaat pembangunan bagi masyarakat dan keberlanjutan fiskal Kota Cimahi.