Farhan Minta Perangkat Daerah Siapkan Mitigasi Hadapi Musim Hujan 2026

RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh perangkat daerah dan kewilayahan mulai mempersiapkan langkah mitigasi menghadapi musim hujan yang diperkirakan segera tiba. Persiapan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi genangan di sejumlah titik di Kota Bandung.

‎Farhan meminta Sekretaris Daerah Kota Bandung bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) segera menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026 hingga awal 2027.

‎‎“Untuk itu saya meminta kepada Sekretaris Daerah beserta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam seminggu ini mempersiapkan sebuah presentasi persiapan menghadapi musim hujan 2026 sampai awal 2027,” ujar Farhan, Senin 14 September 2026.

‎‎Menurut Farhan, langkah antisipasi perlu dilakukan karena masih terdapat sejumlah wilayah di Kota Bandung yang rawan mengalami genangan. Kondisi tersebut, salah satunya, dipengaruhi oleh pengelolaan lingkungan yang belum optimal.

‎“Ada beberapa titik wilayah di Kota Bandung yang memang rawan genangan akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Kita menghadapi konsekuensinya, maka kita siapkan mitigasi menghadapi risikonya,” katanya.

‎Selain potensi genangan, Farhan juga menyoroti persoalan sampah yang perlu diperkuat menjelang musim hujan. Menurutnya, kondisi cuaca yang relatif kering dalam beberapa waktu terakhir membuat persoalan sampah belum terlalu menekan.

‎“Timbunan sampah tidak terasa begitu menekan, hanya beberapa titik saja. Karena sampah dalam kondisi yang lebih kering daripada musim hujan, akibatnya sebagian besar sampah bisa diangkut ke TPA Sarimukti,” ucapnya.

‎

‎Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Kota Bandung masih bergantung pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengangkutan dan pengelolaan akhir sampah di TPA Sarimukti.

‎‎Farhan menjelaskan, intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membuka kuota pengangkutan sampah menjadi bagian dari skema untuk mengatasi keterbatasan kuota yang dimiliki Kota Bandung.

‎‎“Sehingga Anda akan melihat Pemerintah Provinsi melakukan intervensi itu sudah didesain sedemikian rupa. Karena apabila hanya pemerintah kota yang melakukan pengerjaan pengangkutan, kuotanya terbatas. Jadi tentu saja perlu intervensi pemerintah provinsi untuk membuka kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti,” jelasnya.

‎‎Farhan menuturkan, sejak 2005 Kota Bandung tidak memiliki tempat pemrosesan akhir sampah sendiri. Karena itu, pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir.

‎Pengurangan dan pengolahan sampah, kata dia, harus dilakukan sejak dari sumbernya, mulai tingkat RT, RW hingga kelurahan.

‎Terkait pengelolaan sampah di Legok Nangka, Farhan menyebut kesepakatannya berada dalam koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama wilayah aglomerasi Bandung Raya dan sekitarnya.

‎‎“Artinya kita di Pemerintahan Kota Bandung dalam pengelolaan sampah harus berpusat kepada pengelolaan sampah di hulu, di RT, di RW, di kelurahan. Pastikan hal itu terjadi,” tegasnya.

‎Untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan, Pemkot Bandung juga akan menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di tingkat kelurahan.

‎Farhan mengakui kebutuhan anggaran untuk penyediaan fasilitas tersebut tidak kecil. Namun, program itu dinilai penting sebagai bagian dari solusi jangka panjang persoalan sampah di Kota Bandung.

‎‎“Saya akan mengundang langsung pengadaan-pengadaan khusus untuk fasilitas pengolahan sampah di kelurahan. Anggarannya tidak kecil sama sekali,” katanya.

‎‎Penguatan fasilitas pengolahan sampah akan menjadi pelengkap berbagai program yang telah berjalan, termasuk Kang Pisman. Pemkot Bandung juga akan terus menambah petugas pemilah dan pengolah sampah di tingkat RW.

‎Farhan menyebut saat ini petugas pemilah dan pengolah sampah telah tersedia di 1.597 RW. Namun, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan Kota Bandung.

‎‎“Petugas pemilah yang ada di 1.597 RW masih jauh dari cukup. Tentu saja artinya kita akan menambah terus,” ujarnya.

‎‎Ia menyebut produksi sampah Kota Bandung secara resmi berada di kisaran 1.500 ton per hari. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, volume sampah sebenarnya diperkirakan dapat mendekati 2.000 ton per hari karena adanya sampah yang berasal dari berbagai wilayah.

‎Dengan kondisi tersebut, Farhan menekankan pentingnya perubahan pendekatan pengelolaan sampah, dari yang selama ini berorientasi pada pengangkutan menjadi pengelolaan sejak dari sumber.

‎‎Penguatan pengelolaan sampah di tingkat RT, RW dan kelurahan juga dinilai berkaitan langsung dengan kesiapan menghadapi musim hujan. Sampah yang tidak tertangani berpotensi menyumbat saluran air dan memperparah persoalan genangan.

‎‎Karena itu, Farhan meminta seluruh perangkat daerah dan kewilayahan tidak menunggu musim hujan tiba untuk melakukan persiapan. Setiap wilayah diminta mulai memetakan persoalan, menyiapkan langkah pencegahan, serta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan.

‎‎“Setiap wilayah, setiap dinas mulai memperhatikan dan merancang,” katanya.

‎‎Farhan berharap persiapan yang dilakukan sejak sekarang dapat membuat Kota Bandung lebih siap menghadapi perubahan cuaca sekaligus mengurangi risiko genangan. Di sisi lain, penguatan pengelolaan sampah dari hulu diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap sistem pengangkutan dan TPA Sarimukti.

‎‎“Kita siapkan mitigasi menghadapi risikonya,” tandasnya.