Kemhan RI Perkuat Kesadaran Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli di Jawa Barat

‎Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tjokro Premiere, Bandung, tersebut dipimpin Direktur Jenderal Potensi Pertahanan yang diwakili Brigadir Jenderal TNI R. Yoga Raharja, S.E., M.M., M.I.Pol. Kegiatan turut melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat sebagai panitia daerah.

‎Sosialisasi diikuti berbagai unsur strategis, mulai dari Forkopimda, pemerintah daerah, DPR, TNI, Polri, akademisi hingga lembaga nonpemerintah. Keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai penting untuk membangun kesamaan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi dalam penerapan kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli.

‎Dalam sambutannya, Brigjen TNI R. Yoga Raharja menegaskan bahwa pembangunan kesadaran Bela Negara merupakan investasi strategis bagi bangsa. Menurutnya, Bela Negara tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga harus menjadi karakter, budaya, dan semangat kolektif seluruh masyarakat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

‎“Pembangunan kesadaran Bela Negara merupakan investasi strategis bangsa. Bela Negara bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi menjadi karakter, budaya, dan semangat kolektif seluruh anak bangsa dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Yoga Raharja, Kamis 10 September 2026.

‎Ia mengatakan, perkembangan lingkungan strategis dan dinamika ancaman terhadap kepentingan nasional menuntut keterlibatan seluruh komponen bangsa. Ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga dapat muncul dalam berbagai bentuk dan bidang kehidupan.

‎Karena itu, kesiapsiagaan dan kontribusi seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional.

‎Dalam konteks tersebut, Pembinaan Tenaga Ahli menjadi salah satu langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia nasional. Tenaga ahli dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi dinilai memiliki kompetensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎“Tenaga ahli dengan berbagai latar belakang keilmuan dan profesi memiliki kompetensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

‎Yoga menjelaskan, sosialisasi tersebut juga menjadi forum untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di daerah mengenai regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang Bela Negara serta Pembinaan Tenaga Ahli.

‎Dengan adanya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah, implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berkesinambungan.

‎Menurutnya, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah strategis nasional yang memiliki potensi sumber daya manusia cukup besar. Berbagai komunitas profesi, akademisi, serta unsur masyarakat di Jawa Barat dinilai dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara.

‎“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga legislatif, akademisi, serta masyarakat menjadi penting dalam mengoptimalkan potensi tersebut,” ucapnya.

‎Yoga juga mengajak masyarakat agar tidak memandang Bela Negara sebatas kewajiban formal. Bela Negara, kata dia, perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap disiplin, kepatuhan terhadap hukum, menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kompetensi, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

‎“Melalui kegiatan ini, Kementerian Pertahanan berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan pemahaman regulasi, serta penguatan jejaring kerja antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli,” katanya.

‎Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi dari para narasumber yang memiliki kompetensi di bidang Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli.

‎Sementara Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli, Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Kemhan, Dr. S. R. M. Indah Permata Sari, S.T., M.M., menyampaikan materi mengenai kebijakan dan regulasi di bidang Bela Negara serta arah pembinaan dan pendayagunaan Tenaga Ahli dalam mendukung kepentingan pertahanan negara.

‎Selanjutnya, Pabandya Bakti Sterdam III/Siliwangi Letkol Inf Drs. Agung Subekti memberikan materi mengenai peran dan kontribusi kewilayahan dalam mendukung pembinaan kesadaran Bela Negara.

‎Perspektif kewilayahan dinilai penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional di daerah.

‎Sedangkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si., memaparkan peran pemerintah daerah dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan Bela Negara di Jawa Barat.

‎Materi lainnya disampaikan Analis Kebijakan Madya Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli, Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Kemhan, Letkol Arm Muhamad Tatang, S.Sos., M.M.

‎Ia memberikan pemaparan mengenai aspek kebijakan dan implementasi Pembinaan Tenaga Ahli, termasuk pentingnya membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan profesi.

‎“Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah strategis nasional memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, termasuk berbagai komunitas profesi, akademisi, serta unsur masyarakat yang dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara,” paparnya.

‎Ia menambahkan, kontribusi terhadap pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab unsur militer.

" Setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai kapasitas, kompetensi, dan profesinya," tandanya.

‎Bela Negara dapat diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara.

‎Dengan demikian, tenaga kesehatan, akademisi, aparatur pemerintahan, profesional, pelaku usaha, maupun berbagai profesi lainnya dapat mengambil peran dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pengabdian dan kompetensi yang dimiliki.

‎Sosialisasi di Jawa Barat tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Pertahanan memperkuat peran serta masyarakat dan seluruh komponen bangsa dalam sistem pertahanan negara.

‎Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, dunia profesi, dan masyarakat, potensi sumber daya manusia nasional diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung kepentingan pertahanan serta memperkuat ketahanan nasional.