BKN RI Dorong ASN Jabar Bahagiakan Keluarga dan Berkinerja Tinggi

RRI.CO.ID, Bandung - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong pengelola kepegawaian di daerah tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi mulai berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang berkinerja tinggi sekaligus sejahtera dan bahagia bersama keluarganya.

Hal itu disampaikan Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN yang digelar di Kantor Regional III BKN, Kota Bandung, Rabu 9 September 2026.

Kegiatan bertema “Sinergi untuk Negeri: ASN Bergerak, Manajemen Talenta Menguat, Asta Cita Berdampak” tersebut dihadiri kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat dan Badan Kepegawaian serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Zudan meminta jajaran BKN di daerah pada triwulan IV 2026 mulai mengevaluasi sejauh mana pengelolaan ASN telah mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Menurut dia, tugas pengelola kepegawaian tidak berhenti pada urusan teknis administrasi, tetapi harus mampu memastikan ketersediaan dan kualitas SDM ASN untuk merealisasikan program Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

“Pada triwulan IV ini, saya minta teman-teman BKN di daerah mengecek pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tugas kita adalah menyiapkan SDM dan mengevaluasi SDM dalam rangka mewujudkan visi misi gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Zudan.

Zudan juga meminta kepala BKPSDM memiliki pemetaan lengkap mengenai ASN yang dinilai layak dipersiapkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang sebelumnya dikenal sebagai eselon II. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Zudan menekankan pentingnya membangun ekosistem kerja yang membuat ASN dapat bekerja secara optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga. Menurut dia, konsep ASN hebat tidak semata-mata diukur dari pencapaian karier. ASN yang hebat juga harus mampu bekerja maksimal, hidup bahagia, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Kita tengah mengupayakan bagaimana ASN itu nyaman bekerja sesuai dengan garis negara dan keyakinan hatinya. ASN hebat itu bukan ASN yang kariernya hebat, tetapi sebisa mungkin membangun ASN yang membahagiakan keluarganya,” ujar Zudan.

Untuk mendukung hal tersebut, BKN tengah menyiapkan 15 kebijakan yang berorientasi pada pembentukan ASN hebat, antara lain melalui penguatan manajemen talenta dan sistem merit.

Salah satu implementasinya adalah mendorong penempatan ASN sedekat mungkin dengan keluarganya apabila kondisi dan kebutuhan organisasi memungkinkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi beban biaya hidup ASN yang harus bekerja jauh dari keluarga.

Zudan menyebut terdapat tiga prinsip universal dalam manajemen ASN. Pertama, ASN harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan organisasi. Kedua, ASN harus memiliki kesempatan mencapai puncak karier dan bekerja secara maksimal. Ketiga, ASN harus memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.

Zudan juga mengingatkan pengelola kepegawaian agar tidak menjadikan banyaknya sanksi disiplin sebagai ukuran keberhasilan pembinaan ASN. Menurut dia, tingginya pelanggaran justru dapat menjadi indikator bahwa sistem pembinaan belum berjalan optimal. “Saya mengajak jangan terlalu bangga jika kita sebagai pengelola kepegawaian banyak menjatuhkan sanksi kepada pegawai. Kenapa? Berarti kita dalam bertugas itu salah,” tegasnya.

Ia mencontohkan persoalan ASN yang terpapar judi daring hingga pegawai yang bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional. Menurut Zudan, berbagai persoalan tersebut perlu diantisipasi melalui pembinaan yang lebih aktif. “Jadi pembinaan kepada ASN harus dipacu. Kuncinya kepada para pengelola kepegawaian adalah seringlah menyapa ASN,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi yang digelar BKN. Menurutnya, penguatan manajemen ASN penting untuk memastikan aparatur mampu mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Herman mengatakan pemerintah memiliki tiga tugas utama, yakni pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan agar masyarakat semakin mandiri, serta memastikan masyarakat memperoleh keadilan. “ASN harus mengambil peran,” kata Herman.

Untuk mendukung kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan Satu Data Jawa Barat sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan. Platform tersebut digunakan untuk memetakan persoalan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, hingga berbagai persoalan pembangunan lainnya.

“Jadi akar masalahnya kami bantu melalui platform digital sehingga kota, kabupaten, hingga kecamatan dan desa mengetahui persoalannya. Tinggal dicarikan solusi yang bisa diselesaikan dengan kolaborasi dengan instrumen lainnya,” ujar Herman.

Ia menekankan perubahan karakter ASN menjadi kebutuhan penting di tengah kompleksitas persoalan publik. ASN tidak boleh hanya melihat persoalan dari dalam birokrasi, tetapi harus memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Intinya ASN sekarang harus outdoor looking, tidak indoor looking, kompeten dan berkinerja. Tujuan akhirnya adalah melayani rakyat,” kata Herman.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara BKN dan pemerintah daerah dalam membangun manajemen ASN berbasis talenta, kinerja, dan meritokrasi. Dengan demikian, keberadaan ASN tidak hanya kuat dari sisi tata kelola birokrasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.