Walikota Bandung Minta MUI Jadi Mitra Pemerintah Kelola Kegelisahan Masyarakat

RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung untuk terus mengambil peran dalam memahami dan merespons kegelisahan masyarakat, khususnya terkait kepemimpinan dan rasa keadilan.

‎

‎Menurut Farhan, kepemimpinan dan rasa keadilan tidak cukup diukur melalui pendekatan kuantitatif. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan persepsi, perasaan, dan kalbu masyarakat.

‎

‎“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Kita tahu betul bahwa bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuh kalbu umat adalah para ulama,” ujar Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung di Kantor MUI Kota Bandung, Rabu 9 September 2026.

‎

‎Farhan menilai, MUI memiliki posisi penting dalam membantu pemerintah memahami dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap komunikasi antara Pemkot Bandung dan para ulama dapat berlangsung erat dan berkesinambungan.

‎

‎“Kami menempatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat,” katanya.

‎

‎Ia mengatakan, perspektif ulama semakin dibutuhkan di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah. Pemerintah tidak hanya menangani persoalan teknis dan teknokratik, tetapi juga harus memahami dinamika sosial yang membutuhkan pendekatan berbeda.

‎

‎“Untuk itulah peran kedua dari Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung adalah menjadi mitra kepemimpinan filosofis. Karena kami butuh bimbingan tersebut,” tuturnya.

‎

‎Farhan juga berharap keterlibatan ulama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat tidak hanya dilakukan ketika terjadi krisis. Menurutnya, komunikasi perlu dibangun sejak awal untuk membaca potensi persoalan sekaligus mencari peluang penyelesaiannya.

‎

‎“Kami ingin menghilangkan fenomena atau tudingan bahwa ulama hanya dipakai oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Enggak. Kami akan selalu memanfaatkan komunikasi yang erat antara kami dengan para ulama untuk bisa menangani berbagai permasalahan masyarakat,” ucapnya.

‎

‎Farhan mencontohkan pengalaman pada 30 Agustus 2025, ketika Pemkot Bandung bersama para ulama membangun komunikasi untuk merespons keresahan sosial setelah terjadi demonstrasi dan kerusuhan.

‎

‎Menurutnya, kolaborasi tersebut turut membantu Kota Bandung melewati situasi tersebut dengan cepat hingga kondisi sosial kembali terkendali.

‎

‎Pengalaman itu, kata Farhan, menjadi salah satu inspirasi bagi pemerintah dalam membangun berbagai pendekatan untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyinggung proses suksesi kepemimpinan MUI Kota Bandung yang menjadi salah satu agenda penting Musda XI.

‎

‎Ia menegaskan, Pemkot Bandung tidak akan mencampuri proses pemilihan Ketua MUI Kota Bandung. Penentuan kepemimpinan MUI sepenuhnya diserahkan kepada para ulama.

‎

‎“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung,” katanya.

‎

‎Farhan berharap Musda XI MUI Kota Bandung berlangsung dalam suasana persaudaraan dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat serta maslahat bagi masyarakat.

‎

‎“Kami tidak mau hanya sekadar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin Majelis Ulama Indonesia menjadi pelita di sepanjang lorong,” tuturnya.

‎

‎Menurut Farhan, keberadaan MUI sebagai bagian dari ekosistem sosial Kota Bandung akan semakin penting seiring dengan berkembangnya tantangan yang dihadapi masyarakat.

‎

‎Pemerintah membutuhkan pandangan para ulama agar setiap kebijakan dan pembangunan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemaslahatan umat.

‎

‎“Ini yang mempersatukan kita. Ke depannya kita akan selalu mementingkan kemaslahatan umat,” tandasnya.

‎