DPRD KBB Soroti Penataan Aset dan Transportasi dalam Penyusunan APBD 2027

RRI.CO.ID, Bandung Barat - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat memberi perhatian serius terhadap persoalan aset daerah dan transportasi dalam penyusunan anggaran tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD KBB yang membahas kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin 31 Agustus 2026.

Ketua DPRD KBB M.Mahdi menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS merupakan bagian dari proses penganggaran dan belum menjadi akhir dari berbagai pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti Pemkab Bandung Barat agar program pembangunan pada 2027 dapat berjalan lebih efektif.

Salah satu yang menjadi sorotan DPRD adalah pengelolaan dan penataan aset milik pemerintah daerah. Mahdi meminta seluruh aset daerah didata secara menyeluruh, termasuk memastikan keberadaan, kepemilikan, serta status hukumnya.

“Jangan sampai masih ada aset daerah yang belum terdata dengan baik. Semuanya harus jelas, mulai dari keberadaan hingga statusnya,” ujar Mahdi.

Selain persoalan aset, sektor transportasi juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan tahun depan. Mahdi menyebut transportasi memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih terarah.

“Transportasi menjadi kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan ke depan,” katanya.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, DPRD dan Pemkab Bandung Barat selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje berharap kesepakatan KUA-PPAS dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan secara lebih terukur.

Ia juga berharap seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan lancar sehingga anggaran yang nantinya ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Semoga seluruh proses selanjutnya diberikan kelancaran sehingga apa yang direncanakan melalui anggaran 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bandung Barat,” ujar Jeje.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum rancangan APBD 2027 dibahas dan ditetapkan bersama antara DPRD dan Pemkab Bandung Barat.