Sensus Ekonomi 2026 di Cimahi Temui Kendala, BPS Kesulitan Mendata Perusahaan

RRI.CO.ID, Cimahi - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Cimahi menghadapi sejumlah tantangan menjelang berakhirnya masa pendataan pada 31 Agustus 2026. Salah satu kendala yang masih dihadapi BPS Kota Cimahi adalah akses terhadap sejumlah perusahaan besar dan lembaga keuangan yang belum memberikan data secara optimal.

Statistisi Ahli Madya BPS Kota Cimahi Dewi Mulyahati mengatakan, perusahaan besar yang kantor pusatnya berada di Jakarta relatif lebih mudah dikoordinasikan karena mendapat fasilitasi dari BPS pusat. Namun, perusahaan besar yang berdiri sendiri di daerah masih menjadi tantangan bagi petugas di lapangan.

“Yang susah itu kalau perusahaan-perusahaan besar yang kantor pusatnya tidak ada di mana-mana atau tunggal.” ujar Dewi, Jumat 28 Agustus 2026.

Menurut Dewi, masih terdapat perusahaan yang menolak kedatangan petugas sensus karena belum memahami pentingnya pendataan tersebut. Padahal, informasi yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan BPS semata, melainkan menjadi bahan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

“Pendataan ini kepentingannya buat kebijakan pemerintah, buat kita semua, dan feedback-nya secara tidak langsung buat perusahaan itu sendiri.” katanya.

Kendala serupa juga ditemui ketika petugas berupaya memperoleh data dari sejumlah lembaga keuangan. BPS menyebut informasi yang dibutuhkan, seperti pendapatan, pengeluaran dan aset, belum seluruhnya dapat diperoleh secara lengkap.

“Lembaga-lembaga keuangan, yang gadai-gadai dan bank, itu susah sekali kami masuknya dan kalau bisa dapat datanya juga tidak lengkap.” jelasnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan pendataan, BPS Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar petugas dapat memperoleh akses ke sasaran sensus. Dukungan tersebut antara lain diminta dari Pemerintah Kota Cimahi, kepolisian, TNI hingga Pusdikpom.

Meski demikian, Dewi menegaskan BPS masih akan berupaya mengejar data yang belum diperoleh selama sisa waktu pelaksanaan sensus. Kekurangan data dari perusahaan besar maupun lembaga keuangan dikhawatirkan membuat gambaran struktur ekonomi Kota Cimahi menjadi kurang lengkap dan berpotensi bias.

“Dengan sisa hari ini kita usahakan, harus dapat, karena kalau banyak usaha besar yang tidak terdata, struktur usahanya tidak akan kita peroleh.” ucapnya.

BPS menilai partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat. Semakin lengkap informasi yang diperoleh, semakin kuat pula gambaran mengenai potensi ekonomi dan ketahanan sosial ekonomi Kota Cimahi.

Masyarakat yang belum mendapatkan kunjungan petugas juga masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendataan secara mandiri dengan mendatangi kantor BPS Kota Cimahi. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah adanya warga yang merasa belum terdata setelah seluruh rangkaian Sensus Ekonomi 2026 selesai.

BPS menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan merupakan program bantuan langsung kepada masyarakat, sehingga manfaatnya tidak diterima dalam bentuk bantuan tunai atau program sejenis.

“Manfaat sensus lebih bersifat tidak langsung karena data yang dihasilkan akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” katanya mengakhiri.