Dinsos Kota Lakukan Penjakauan PPKS Kedapatan Kebanyakan Warga Luar Daerah

RRI.CO.ID, Bandung – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung bersama sejumlah perangkat daerah melakukan penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di sejumlah titik di Kota Bandung.

‎‎Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengatakan keberadaan PPKS di jalan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Kota Bandung. Menurutnya, daya tarik ekonomi Kota Bandung mendorong warga dari luar daerah datang untuk mencari penghasilan, termasuk dengan beraktivitas di jalan.

‎‎Karena itu, Yorisa mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang maupun bantuan secara langsung kepada PPKS di jalan.

‎‎“Berhentilah memberikan sesuatu kepada mereka. Lebih baik bantuan diserahkan kepada lembaga sosial atau mustahik yang lebih berhak,” ujar Yorisa, Sabtu 15 Agustus 2026.

‎

‎Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penjangkauan, sebagian besar PPKS yang ditemukan di jalan bukan merupakan warga Kota Bandung. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar bantuan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

‎‎Yorisa berharap masyarakat ikut menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keindahan Kota Bandung dengan menyalurkan bantuan melalui lembaga sosial atau pihak yang tepat.

‎‎“Kalau bisa berikanlah bantuan kepada lembaga atau mustahik, fakir yang betul-betul warga masyarakat tahu sehingga tidak memberikan di jalan,” katanya.

‎‎Penjangkauan dilakukan dalam operasi yang berlangsung sejak Jumat 14 Agustus 2026)

‎ pukul 22.00 WIB hingga Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 03.00 WIB. Kegiatan tersebut dilakukan dalam dua tahap dan menyasar sejumlah ruas jalan di Kota Bandung.

‎‎“Untuk kali ini ada hal yang lain, yaitu bukan hanya jalan-jalan besar saja, tetapi kita juga menyisir jalan-jalan yang lebih kecil ukurannya,” ucapnya.

‎‎Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 70 personel dari berbagai unsur, di antaranya Dinsos, Satpol PP, Disdamkarmatan, DSDABM, DPKP, DP3A, serta pilar-pilar sosial seperti pekerja sosial masyarakat dan Unit Sosial Response (USR).

‎‎Dari kegiatan tersebut, sebanyak 70 PPKS berhasil dijangkau. Berdasarkan hasil identifikasi biometrik, mayoritas di antaranya bukan warga Kota Bandung.

‎‎Dari total 70 orang yang terjangkau, sebanyak 54 orang atau sekitar 77 persen merupakan warga luar Kota Bandung. Sementara itu, hanya 16 orang atau sekitar 23 persen yang tercatat sebagai warga Kota Bandung.

‎‎“Kurang lebih hanya 23 persen warga Kota Bandung,” kata Yorisa.

‎‎Ia merinci, PPKS yang dijangkau didominasi gelandangan sebanyak 44 orang. Selain itu, terdapat empat pengemis, tiga pemulung, empat lansia terlantar, tujuh tuna susila, tiga orang dari kelompok minoritas, serta satu penyandang disabilitas.

‎‎Berdasarkan kelompok usia, sebanyak tiga orang yang terjangkau merupakan anak-anak, sedangkan 67 orang lainnya merupakan orang dewasa.

‎‎Dari sisi gender, penjangkauan didominasi laki-laki, sementara jumlah perempuan yang terjangkau tercatat sekitar 20 orang.

‎‎Setelah dilakukan penjangkauan, seluruh PPKS akan menjalani proses asesmen untuk menentukan bentuk penanganan selanjutnya. Pendataan awal dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing individu, termasuk tingkat kerentanan dan kebutuhan penanganannya.

‎‎“Hal yang utama, kita lakukan pendataan awal, kemudian diasesmen. Hasil asesmen itu nanti kita tentukan mana yang rentan, mana yang penanganannya harus lebih lanjut dan mana yang sudah dilakukan tindakan rujukan langsung ke tingkat provinsi,” jelasnya.

‎‎Untuk sementara, para PPKS akan ditempatkan di rumah singgah milik Dinsos Kota Bandung. Mereka akan mendapatkan pembinaan, baik secara mental maupun fisik, selama proses penanganan berlangsung.

‎‎Yorisa mengatakan para PPKS akan dipantau selama tujuh hari sambil menunggu proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.

‎‎Dinsos Kota Bandung juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal para PPKS untuk memastikan proses pemulangan serta penanganan lanjutan dapat dilakukan secara tepat.

‎‎“Dinsos juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal masing-masing PPKS untuk memastikan proses pemulangan dan penanganan dapat dilakukan secara tepat,” tandasnya.