RRI.CO.ID, Cimahi - Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kota Cimahi pada tahun 2027 masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyebut besarnya swadaya warga dalam pelaksanaan PPM 2026 menjadi sinyal bahwa masyarakat masih membutuhkan program pembangunan berbasis lingkungan tersebut.
Ngatiyana mengatakan, keberlanjutan PPM harus kembali dibahas bersama DPRD Kota Cimahi untuk menentukan arah kebijakan dan dukungan anggarannya. Pemerintah berharap program tersebut tetap dapat dilaksanakan apabila pembahasan bersama legislatif menghasilkan keputusan yang mendukung kebutuhan masyarakat.
“Ini menjadi tantangan untuk tahun yang akan datang. Karena ada swadaya, berarti masyarakat masih mengharapkan adanya PPM. Mudah-mudahan nanti kita bahas bersama-sama dengan legislatif, mudah-mudahan tahun depan masih ada,” ujar Ngatiyana, Rabu 12 Agustus 2026.
Menurut Ngatiyana, keberadaan swadaya masyarakat menjadi bukti bahwa warga memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang dilakukan di lingkungannya. Karena itu, pemerintah tidak ingin semangat gotong royong tersebut berhenti setelah seluruh kegiatan PPM 2026 selesai dilaksanakan.
Pemerintah Kota Cimahi, lanjut Ngatiyana, akan berupaya mempertahankan pola pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Ketua RW dan warga di seluruh wilayah Cimahi diharapkan terus memberikan dukungan agar pembangunan lingkungan dapat dilakukan secara bersama-sama.
Ngatiyana menegaskan, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat program pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, setiap pembangunan diharapkan memiliki rasa kepemilikan yang kuat sehingga manfaatnya dapat dipelihara secara berkelanjutan.
“Pembangunan yang paling kuat bukan pembangunan yang paling banyak menghabiskan anggaran, tetapi pembangunan yang paling besar rasa memilikinya di masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, pola partisipatif dalam PPM juga dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur pengawasan dan pendampingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap program pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan PPM 2026 yang telah menjangkau seluruh RW di Kota Cimahi diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan program berikutnya. Pemerintah akan melihat kebutuhan masyarakat serta hasil pelaksanaan tahun ini sebagai bagian dari pertimbangan dalam pembahasan PPM untuk tahun mendatang.
“Kalau ada swadaya 3 persen, 10 persen atau sekitar Rp3 miliar, artinya masyarakat ini semangat sekali dengan adanya program PPM,” kata Ngatiyana.
Dengan berakhirnya PPM 2026, pemerintah dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian kegiatan fisik semata. Semangat gotong royong yang telah terbentuk di tingkat RW diharapkan menjadi modal sosial untuk mendorong pembangunan Kota Cimahi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....