Pemprov Bakal Ajukan Pinjaman, Pengamat Ingatkan Kesiapan Fiskal

RRI.CO.ID,Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat. ‎Opsi tersebut akan ditempuh apabila dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun dipastikan tidak cair.

Pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri Bandung (UICM), Deni Rizky, menilai rencana pinjaman tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama penggunaannya benar-benar mendesak dan memiliki tujuan yang jelas. ‎Menurut Deni, pinjaman daerah dapat menjadi pilihan apabila kondisi fiskal menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terhambat atau pembiayaan tersebut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

‎

‎"Kalau misalkan Jawa Barat mau meminjam, sebetulnya itu boleh saja kalau memang urgent. Contohnya, terkait layanan kepada masyarakat. Kalau pelayanan kepada masyarakat akan terhambat karena tidak ada anggaran, boleh meminjam. Yang kedua, ketika itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, itu juga boleh," kata Deni. Selasa 11 Agustus 2026.

‎

‎Meski demikian, Deni mengingatkan Pemprov Jabar agar menghitung secara matang risiko yang akan muncul dari pinjaman tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kesiapan fiskal daerah ketika pinjaman memasuki masa jatuh tempo. "Tapi sebelum meminjam, kita harus melihat juga risikonya. Yang pertama, kita melihat bagaimana kesiapan fiskal kita ketika nanti jatuh tempo dan lain sebagainya. Itu harus dipersiapkan," ujarnya.

‎

‎Deni menilai persoalan utama yang perlu diperhatikan bukan hanya keputusan untuk melakukan pinjaman, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menyusun perencanaan anggaran secara sistematis. Ia menyoroti penggunaan anggaran di Jawa Barat yang menurutnya masih perlu dibenahi agar setiap kebijakan memiliki perencanaan dan kesiapan anggaran yang jelas.

‎

‎"Kalau saya melihat Jawa Barat, memang penggunaan anggarannya terlalu ugal-ugalan, bahasa kasarnya mungkin begitu. Tidak sistematis. Jadi tidak tahu kira-kira anggaran kita berapa, apa yang akan dilakukan," katanya.

‎

‎Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah daerah terkadang muncul berdasarkan persoalan yang ditemukan secara langsung di lapangan, tetapi belum selalu disertai perencanaan yang matang. ‎"Kalau saya lihat, Pak KDM itu melihat Jawa Barat, kebijakan-kebijakan yang dia lakukan ketika memang melihat langsung, misalkan, 'Oh, ini perlu diperbaiki', tanpa ada persiapan, tanpa ada kesiapan, perencanaan yang jelas dan lain sebagainya, kadang itu diminta dieksekusi," tuturnya.

‎

‎Deni mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan fiskal ke depan dapat disusun lebih terencana. Terlebih, persoalan fiskal saat ini tidak hanya dihadapi Jawa Barat, tetapi juga berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. "Hal-hal itulah sebetulnya yang memang harus diubah juga ke depannya. Evaluasi tidak perlu ada yang namanya klarifikasi, tetapi cukup untuk diubah atau dievaluasi sendiri, sehingga tidak terjadi permasalahan fiskal, terutama penurunan fiskal kita," ujarnya.

‎

‎Di sisi lain, Deni menilai kondisi fiskal yang terjadi saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Menurutnya, daerah tidak boleh terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. ‎"Semua provinsi dan kabupaten/kota memang terdampak dengan hal ini. Tapi dengan adanya kebijakan seperti ini, berarti apa yang harus disiapkan oleh daerah? Ya tadi, kemandirian fiskalnya. Itu juga harus dipersiapkan," katanya.

‎

‎Deni menegaskan pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah agar tidak hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. "Jangan sampai kita hanya berharap dari transfer pusat ke daerah saja. Meskipun di situ ada bagian terkait bagi hasil dari pusat ke daerah. Misalkan terkait pajak yang dipungut di Jawa Barat oleh pusat, itu kan harus ada bagian untuk Jawa Barat. Memang itu kewajiban pusat untuk menyalurkan ke daerah," pungkasnya.