Pemkot Bandung Lanjutkan Pembangunan Sekolah di Cibaduyut Kidul meski Ditolak

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung tetap memprioritaskan pembangunan gedung sekolah baru di Cibaduyut Kidul, RW 02, meski rencana tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga. Pembangunan sekolah dinilai penting untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan anak, khususnya menyusul persoalan yang terjadi di SDN 026 Bojongloa.

‎

‎Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, keputusan melanjutkan pembangunan sekolah tersebut bukan perkara mudah. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Pemkot Bandung memilih tetap memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak, sembari membuka ruang dialog dengan warga terkait berbagai persoalan lingkungan yang dikhawatirkan muncul.

‎

‎"Saya harus membuat pilihan yang sangat berat. Tetapi berdasarkan pemikiran yang cukup dalam, kami tetap memprioritaskan pembangunan sekolah sebagai pemenuhan hak pendidikan kepada anak," ujar Farhan, Senin 10 Agustus 2026.

‎

‎Menurut Farhan, persoalan SDN 026 Bojongloa saat ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan. Pemerintah juga harus menghadapi penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan gedung sekolah baru di Cibaduyut Kidul.

‎

‎Farhan menegaskan, Pemkot Bandung tetap menghormati proses hukum terkait sengketa tanah SDN 026. Namun, pemerintah juga membutuhkan waktu untuk menjalankan proses tersebut sekaligus menyiapkan solusi agar keberlangsungan pendidikan para siswa tetap terjamin.

‎

‎Terkait kekhawatiran warga selama proses pembangunan, Farhan memastikan Pemkot Bandung tidak akan lepas tangan. Berbagai potensi gangguan lingkungan, seperti kemacetan dan persoalan akses jalan, akan dibahas bersama warga untuk mencari solusi terbaik.

‎

‎"Bahwa selama masa pembangunan akan menimbulkan ketidaknyamanan? Ya. Bahwa nanti akan menimbulkan kemacetan? Kita atur sama-sama sedemikian rupa, sehingga kita tidak kemudian lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan yang ada," katanya.

‎

‎Farhan menjelaskan, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah merupakan aset milik Pemkot Bandung. Menurutnya, persoalan yang muncul saat ini lebih banyak berkaitan dengan kenyamanan warga serta pengalaman sebelumnya dengan sejumlah kontraktor yang dinilai tidak memenuhi komitmen hasil kesepakatan dengan masyarakat.

‎

‎Karena itu, Farhan memastikan dirinya akan mengawal langsung pelaksanaan pembangunan SDN 026 Bojongloa. Pemerintah dan kontraktor diminta memenuhi berbagai komitmen yang telah disepakati dengan warga yang terdampak pembangunan.

‎

‎"Untuk yang satu ini saya sudah bilang, untuk SD 026 Bojongloa saya akan pasang badan. Kedua, saya akan jaga komitmen kontraktor dan pemerintah terhadap warga yang merasa terganggu," tegasnya.

‎

‎Persoalan akses menuju lokasi sekolah juga menjadi perhatian Pemkot Bandung. Farhan mengakui kondisi jalan di sekitar lokasi menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan agar pembangunan maupun aktivitas sekolah nantinya tidak mengganggu mobilitas warga.

‎

‎Pemkot Bandung, kata dia, akan mencari sejumlah jalur alternatif untuk mengurangi dampak terhadap lalu lintas masyarakat sekitar.

‎

‎Farhan mengaku belum meninjau langsung seluruh akses di lokasi tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat beberapa alternatif jalur masuk yang dapat digunakan, termasuk jalur yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata.

‎

‎Farhan juga menjelaskan alasan Pemkot Bandung tidak memilih opsi membeli kembali lahan SDN 026 dari pihak ahli waris. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, melainkan berkaitan dengan mekanisme penganggaran ganti rugi atas tanah yang sengketanya telah diputus melalui proses hukum.

‎

‎"Bukan masalah berapanya. Tetapi kita tidak bisa kemudian menganggarkan sebuah ganti rugi tanah karena kalah berperkara. Itu lebih sulit lagi. Itu bisa bertahun-tahun lagi," jelasnya.

‎

‎Sebagai solusi, Pemkot Bandung telah menyiapkan lahan pengganti seluas sekitar 4.000 meter persegi. Lahan tersebut telah tersedia sejak 2023 dan dipersiapkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan para siswa.

‎

‎Farhan mengakui proses penyediaan lahan tersebut tidak mudah. Namun, pemerintah memilih memanfaatkannya sebagai salah satu solusi atas persoalan yang terjadi di SDN 026 Bojongloa.

‎

‎Komunikasi dengan pihak ahli waris juga telah dilakukan. Menurut Farhan, pihak ahli waris bersedia memberikan waktu kepada Pemkot Bandung sehingga pemerintah kini perlu melanjutkan pembicaraan dengan warga yang berada di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru.

‎

‎Sementara itu, rencana pemindahan sementara siswa SDN 026 ke SDN 148 akan dilakukan dengan pengaturan waktu belajar agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa yang telah bersekolah di SDN 148.

‎

‎Pemkot Bandung menyiapkan skema pembagian waktu belajar. Siswa SDN 148 akan tetap mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sedangkan siswa SDN 026 akan mengikuti pembelajaran pada siang hari.

‎

‎"Semua siswa 148 itu akan sekolah pagi. Sedangkan siswa 026 akan sekolah siang. Akan ada penyesuaian," ujar Farhan.

‎

‎Sebelum skema tersebut diterapkan, Pemkot Bandung akan memberikan waktu sekitar tiga minggu untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi ditujukan kepada guru, siswa, dan orang tua siswa agar seluruh pihak memahami mekanisme penyesuaian kegiatan belajar mengajar.

‎

‎Farhan juga meminta persoalan aktivitas pedagang di sekitar sekolah dapat diselesaikan melalui penyesuaian bersama. Menurutnya, keberadaan pedagang tidak perlu menjadi persoalan selama seluruh pihak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru.

‎

‎"Keberadaan pedagang tidak perlu menjadi persoalan selama seluruh pihak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru," tandasnya.