‎Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, melalui PKS tersebut, kewenangan pengelolaan Bandung Zoo sepenuhnya berada pada pihak Fauna Land. Sementara itu, Pemkot Bandung tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap perencanaan dan pengembangan kawasan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎"Sudah ada PKS antara pemerintah dengan Fauna Land, jadi 100 persen kewenangan ada di mereka. Pemkot hanya memastikan perencanaan sesuai peraturan," ujar Wali Kota Bandung M. Farhan, Sabtu 8 Agustus 2026..

‎Farhan menjelaskan, setelah adanya kerja sama tersebut, pengelola baru memiliki tanggung jawab untuk menjalankan berbagai program pengembangan Bandung Zoo, termasuk memastikan aspek pengelolaan dan konservasi berjalan dengan baik.

‎Ia menyebut, proses pemenuhan dokumen lingkungan hingga penerbitan izin konservasi ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pengembangan Bandung Zoo tetap memperhatikan aspek lingkungan serta ketentuan konservasi yang berlaku.

‎Menurut Farhan, Bandung Zoo diharapkan tidak hanya menjadi tempat rekreasi masyarakat, tetapi juga mampu berkembang sebagai kawasan konservasi yang memiliki standar pengelolaan yang baik.

‎Ia pun menyampaikan pesan kepada para pekerja dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bandung Zoo agar mengutamakan profesionalisme dan tidak membawa kepentingan politik dalam menjalankan tugas.

‎"Saya berpesan kepada para pekerja: jangan berpolitik. Buktikan dedikasi dan loyalitas kepada pengelola baru agar Kebun Binatang Bandung menjadi konservasi ex-situ terbaik di Indonesia," tandasnya.