Perubahan APBD 2026 Dibahas, Walkot Cimahi Pastikan Program Prioritas Berjalan

  • 06 Agt 2026 15:25 WIB
  •  Bandung

RRI.CO.ID, Cimahi - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bersama DPRD Kota Cimahi resmi memulai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi langkah strategis dalam menyesuaikan kebijakan fiskal daerah agar tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Sidang Paripurna pembukaan pembahasan tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita Nomor 5, Cimahi Tengah, Rabu 5 Agustus 2026 Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko didampingi unsur pimpinan dewan.

Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko menyampaikan rapat paripurna telah memenuhi ketentuan kuorum sehingga sah untuk dilaksanakan. Sebanyak 26 dari total 45 anggota DPRD hadir mengikuti jalannya sidang.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana hadir, Forum juga diikuti unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta pimpinan instansi vertikal di Kota Cimahi.

Agenda utama sidang paripurna adalah penyampaian rancangan Perubahan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Wali Kota Cimahi. Penyusunan dokumen perubahan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pemaparannya, Ngatiyana menegaskan perubahan APBD merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ekonomi, perubahan regulasi pemerintah pusat, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, perubahan anggaran justru menjadi upaya menjaga efektivitas pembangunan agar tetap berjalan sesuai prioritas.

"Perubahan APBD bukan berarti pemerintah mengurangi semangat pembangunan. Justru ini merupakan bentuk kemampuan pemerintah beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan tetap berjalan secara efektif," ujar Ngatiyana.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah. Manfaat nyata yang dirasakan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan setiap program pembangunan.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp1,429 triliun atau bertambah sekitar Rp27,035 miliar. Sementara itu, belanja daerah dirasionalisasi menjadi sekitar Rp1,504 triliun atau berkurang sekitar Rp104,027 miliar, dengan pembiayaan netto diperkirakan mencapai Rp74,037 miliar.

Ngatiyana menjelaskan rasionalisasi belanja dilakukan agar struktur APBD tetap sehat, seimbang, dan selaras dengan kemampuan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal Kota Cimahi.

"Pengurangan belanja bukan berarti berkurangnya komitmen pemerintah dalam membangun. Justru di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah dituntut bekerja lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih inovatif," katanya.

Sebagai contoh penerapan efisiensi, Ngatiyana menyoroti Gerakan Sapu Jagat yang melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Cimahi. Program tersebut dinilai mampu mengoptimalkan peran ASN, memperkuat budaya gotong royong, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan persoalan sampah.

Meski dilakukan penyesuaian anggaran, Pemkot Cimahi memastikan sejumlah program prioritas tetap menjadi perhatian utama. Di antaranya Belanja Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat (PPM), pembangunan Underpass Dustira, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, perbaikan fasilitas publik, pelestarian lingkungan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, hingga reformasi birokrasi.

Ngatiyana berharap proses pembahasan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia optimistis pembahasan tersebut akan menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kota Cimahi.

"Kami berharap pembahasan ini menghasilkan kebijakan yang bijaksana, berkualitas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Semoga menjadi bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Cimahi yang semakin maju, nyaman, aman, religius, dan produktif," ucapnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....