RRI.CO.ID, Garut - Selain disertivikasi, Dinas Ketahan Pangan (DKP) Pemkab Garut juga memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai institusi menangani kegiatan penanggulangan wilayah rentan resiko rawan pangan. Kepala Dinas DKP Kabupaten Garut Yani Yuliani mengatakan, ada beberapa katagori dalam penanggulangan wilayah rentan resiko rawan pangan.

Ia menyampaikan, berdasarkan kajian tertentu ada banyak indikator dalam ketahanan pangan dan penanganan rawan pangan. Selain itu penangananya multi sektoral tidak hanya dilakukan oleh satu dinas saja.

"Penentuan wilayah yang masuk dalam katagori rawan pangan tersebut tentunya melalui atau berdasarkan kajian tertentu," katanya, di Garut, Rabu, 5 Agustus 2026.

Ia mengatakan, Minimnya akses air bersih, akses insfratruktur jalan, rasio jumlah penduduk disektor kesehatan, hingga rasio jumlah penduduk melek hurup merupakan sejumlah indikator kewilayahan yang masuk katagori daerah rawan pangan.

" Jika dilihat dari beberapa indikator tadi maka penanggulangannya dilakukan multi sektoral," ujarnya.

Maka dari itu,pihaknya menggenjot 3 pilar dari mulai ketersediaan, keterjangkauan, dan komsumsi yang seluruh penanggulangannya melibatkan berbagai leading sector sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Ia mengatakan, khusus untuk program ketahananan pangan, pihaknya menggulirkan program Gelar Pangan Murah (GPM) dibeberapa titik lokasi yang masuk katagori wilayah rawan pangan." Dalam setahun program GPM sebanyak 12 kali dan disebar diaejumlah daerah yang benar benar masuk dalam katagori rawan pangan," katanya.

Ia mengatakan, dalam program GPM, dinasnya hanya memfasilitasi tempat dan lokasi, sementara untuk pelaksanaannya para pelaku usaha yang berperan. "Namun dalam masalah harga sembako, kami memberikan subsidi meski nilainya tidak besar. Dan kami berharap program GPM ini bisa meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya," katanya.