‎Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui hingga saat ini Kota Bandung belum memiliki jalur sepeda yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi para pesepeda.

‎Farhan mengatakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan berbagai komunitas pesepeda untuk memetakan ruas jalan yang dinilai berisiko serta menentukan jalur yang lebih aman.

‎"Memang belum ada. Sekarang Dinas Perhubungan sedang melakukan komunikasi yang sangat intens dengan komunitas-komunitas sepeda agar mereka memberikan rekomendasi jalur mana yang berisiko dan mana yang lebih aman bagi pesepeda," ujar Farhan, Selasa 4 Agustus 2026.

‎Menurutnya, masukan dari komunitas pesepeda akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun langkah-langkah peningkatan keselamatan pengguna sepeda di jalan raya.

‎Farhan juga menyebut momentum Kota Bandung sebagai tuan rumah Jambore Sepeda Lipat Nasional akan dimanfaatkan untuk memperkuat sosialisasi sekaligus mendorong pembahasan mengenai keselamatan pesepeda.

‎"Momentum itu akan kita manfaatkan untuk sosialisasi. Insyaallah akan dilakukan," katanya.

‎Desakan pembangunan jalur sepeda yang lebih aman menguat setelah tiga pesepeda meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Korban yakni Dika Putra Mahardia (14) di Jalan Soekarno-Hatta, Muhammad Pahmi di Jalan Peta, serta Wenti Prima Dewi yang tertabrak truk pengangkut elpiji di bawah Flyover Kopo.

‎Komunitas pesepeda menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan marka jalan berwarna hijau dan putih. Mereka mendorong pembangunan jalur sepeda yang benar-benar terproteksi menggunakan pembatas fisik, seperti beton, water barrier, maupun stick cone.

‎Sebelumnya, Ketua Bike to Work Bandung Mochamad Andi Nurfauzi mengungkapkan hasil kajian akademisi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) menempatkan Jalan Soekarno-Hatta sebagai salah satu ruas paling berisiko bagi pesepeda dan pejalan kaki. Tingginya kecepatan kendaraan serta minimnya fasilitas keselamatan menjadi faktor utama tingginya tingkat risiko di kawasan tersebut.

‎Andi menegaskan regulasi terkait perlindungan pesepeda sebenarnya sudah tersedia, mulai dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021, hingga Peraturan Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2022. Namun, implementasinya di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.

‎Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukan lagi penyusunan regulasi baru, melainkan komitmen pemerintah dan DPRD melalui dukungan kebijakan serta alokasi anggaran agar infrastruktur keselamatan bagi pesepeda segera diwujudkan.

‎"Regulasinya sudah ada. Tinggal komitmen untuk menjalankannya. Jangan sampai harus menunggu lebih banyak korban berjatuhan sebelum ada langkah nyata," tandasnya.

‎