RRI.CO.ID, Sumedang - Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan memengaruhi sejumlah wilayah. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).

Selain membahas strategi penanganan kekeringan, rapat juga menyoroti percepatan pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Dony Ahmad Munir menegaskan penanganan musim kemarau membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Perumda Air Minum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, PMI, BAZNAS, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah desa hingga masyarakat menjadi kunci agar dampak kemarau dapat ditekan.

"Penanganan musim kemarau tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Semua unsur harus bergerak bersama agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujarnya, Jumat 31 Juli 2026,

Sebagai langkah antisipasi, Dony meminta seluruh camat mengambil peran sebagai koordinator penanganan di wilayah masing-masing. Mereka diminta memperbarui data desa rawan, memantau perkembangan kondisi di lapangan, mempercepat pelaporan, serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu selama musim kemarau berlangsung.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gagal panen, krisis air bersih, hingga kerusakan infrastruktur sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, penggunaan pompa air, pemanfaatan embung dan waduk, serta penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca. Di sisi lain, potensi gagal panen akan terus dipantau dengan menyiapkan cadangan pangan dan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak.

Dalam menjamin ketersediaan air bersih, Pemkab Sumedang memperkuat koordinasi antara BPBD, Perumda Air Minum, BBWS, dan PMI guna mempercepat distribusi air ke wilayah yang membutuhkan. Layanan darurat 112 juga akan dioptimalkan untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

"BPBD menjadi koordinator penanganan kekeringan dengan tugas memetakan seluruh sumber air yang masih dapat dimanfaatkan dan mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan," kata Dony.

Bupati juga menginstruksikan percepatan normalisasi sungai, saluran drainase, serta jaringan irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan mendatang. Penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran air juga menjadi perhatian agar tidak menghambat aliran air.

Sementara itu, Unit Reaksi Cepat (URC) diminta lebih aktif menangani kerusakan jalan, drainase, trotoar, irigasi, maupun titik-titik rawan longsor sehingga pelayanan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain penanganan dampak kemarau, Dony menegaskan bahwa pengurangan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperbarui data kemiskinan, memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperkuat Program Desa Cantik, serta mendorong digitalisasi layanan perlindungan sosial.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah rutin melaksanakan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) dengan fokus membersihkan saluran drainase sekaligus mempercepat penganggaran melalui Perubahan APBD untuk rehabilitasi jalan, pembangunan drainase, dan trotoar.