RRI.CO.ID, Bandung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Sabtu 25 Juli 2026 mengatakan capaian penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun sebelumnya, realisasi nasional mencapai 278 ribu unit, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan program tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Maruarar juga mengumumkan penyederhanaan persyaratan penerima BSPS. Jika sebelumnya bantuan mensyaratkan bukti kepemilikan tanah, kini masyarakat yang menguasai atau menempati lahan juga dapat mengakses program tersebut dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat. Itu sekaligus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, termasuk di Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan bersama untuk mendukung percepatan pembangunan rumah. Yaitu bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak perlu khawatir terhadap potensi berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, pembangunan perumahan justru akan mendorong aktivitas ekonomi baru yang berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah melalui sektor lainnya.
"Dengan semakin banyak pembangunan rumah, akan muncul transaksi ekonomi mulai dari bahan bangunan, jasa angkutan, hingga sektor lainnya. Selain itu, tanah yang sebelumnya kosong nantinya akan menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga memberikan tambahan penerimaan bagi daerah," kata Tito.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemkab Bandung mendukung penuh implementasi Program 3 Juta Rumah. Itu sebagai upaya meningkatkan kualitas permukiman, memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perumahan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....