RRI.CO.ID, Bandung - Kolaborasi lintas kementerian untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) terus diperkuat. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, serta Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, menghadiri kegiatan "Penandatanganan Komitmen Bersama Lintas Kementerian" bertajuk "Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026: Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan" di Hotel Nuanza, Kabupaten Bekasi, pada Juli 2026 ini.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS), Pudji Ismartini beserta jajaran, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati beserta jajaran. Lalu ada pula Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, para pimpinan asosiasi, pimpinan perusahaan di kawasan industri, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta media massa.

Sebelum penyampaian paparan dimulai, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati dalam laporannya menyampaikan bahwa ada empat output yang diharapkan dari kegiatan ini. Yaitu penguatan kolaborasi antar instansi, komitmen bersama tingkat tinggi, sosialisasi SE2026 secara masif, dan sinergi dalam mengawal implementasi.

Dalam paparannya yang berjudul "Rekam Medis Ekonomi Nasional melalui SE2026", Kepala BPS RI menegaskan bahwa SE2026 merupakan agenda bersama seluruh bangsa. Sehingga itu memerlukan dukungan aktif dari para pelaku usaha, khususnya sektor industri.

"Sensus Ekonomi ini bukan sensus perpajakan, tapi khusus untuk kepentingan statistik. Untuk itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena dalam Sensus Ekonomi ini kami akan menjaga kerahasiaan data individu perusahaan Bapak Ibu semua," tegas beliau, Rabu 22 Juli 2026.

Selanjutnya, Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, menyampaikan materi "Sensus Ekonomi 2026: Penguatan Hulu Industri". Beliau menekankan bahwa keberhasilan industrialisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam maupun investasi, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi landasan penyusunan kebijakan.

"Saat ini data industri masih tersebar di berbagai sumber. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan ekosistem data industri yang terintegrasi, mutakhir, dan saling melengkapi agar setiap kebijakan industrialisasi dapat disusun secara lebih presisi," jelas beliau.