RRI.CO.ID, Garut – Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut. Disela Rapat Koordinasi Sinergitas Pilar-Pilar Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusy Sakur Amin mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan.

"Ini adalah solusi yang khusus, yang dibuatkan teruntuk orang-orang yang khusus,"katanya, di Garut, Selasa, 21 Juli 2026.

Ia menyampaikan, kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks. "Saat ini tercatat sebanyak 252.520 jiwa atau 9,39 persen penduduk Garut masih berada dalam kategori miskin," katanya.

Melalui rapat ini, Bupati berharap seluruh pihak terkait dapat melakukan intervensi yang komprehensif. "Oleh sebab itu, kami akan terus melakukan intervensi dan upaya pengentasan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut guna menciptakan keluarga yang adil, makmur, dan sejahtera," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, dalam laporannya memaparkan sebaran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Garut, yakni Desil 1 sebanyak 363.422 jiwa, Desil 2 sebanyak 377.013 jiwa, Desil 3 sebanyak 423.760 jiwa, Desil 4 sebanyak 403.430 jiwa, dan Desil 5 sebanyak 310.128 jiwa.

Ia menjelaskan, program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta masyarakat Kabupaten Garut yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5. Bantuan tersebut disalurkan melalui berbagai program, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 100.000 kepala keluarga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 211.684 kepala keluarga, Bantuan Pangan Nasional (Bapanas) sebanyak 227.999 kepala keluarga, Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 1.010.188 jiwa, Bantuan Tunai APBD sesuai regulasi Desil 1–5 sebanyak 492.750 jiwa, Program Keluarga Berkelanjutan sebanyak 1.000 kepala keluarga, serta Jaring Pengaman Daerah Berkelanjutan (JPDB) sebanyak 7.998 keluarga penerima manfaat (KPM).

Ia menyampaikan, rapat sinergitas ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. "Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan penyelenggaraan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran,"tuturnya.