Kebijakan Fiskal Menurun Pemkab Garut Genjot PAD
- 20 Jul 2026 20:51 WIB
- Bandung
RRI.CO.ID, Garut – Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Abdusy Sakur Amin mengatakan saat ini seluruh daerah, termasuk Kabupaten Garut, sedang menghadapi tantangan terkait kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Di satu sisi kita juga tau bahwa kita juga sangat tergantung dari transfer daerah, di sisi lain juga kita ingin sedikit-sedikit kita meningkatkan kemampuan kita untuk mengenerate income, meningkatkan kemampuan kita sendiri secara mandiri meningkatkan PAD," katanya, di Garut, Senin, 20 Juli 2026.
Ia menyadari, upaya meningkatkan pendapatan daerah bukanlah perkara mudah, terutama di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia mengapresiasi jajaran Bapenda Kabupaten Garut yang mengemban peran strategis dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan.
"Tentu saja tidak gampang ya, sehingga saya pikir bapak-bapak disini kata Pak Rizki adalah orang-orang yang hebat, yang memilki tanggung jawab yang luas, yang besar sekali menyangkut terkait dengan eksistensi Pemerintah Kabupaten Garut," ujarnya.
Untuk memastikan target pendapatan tercapai secara optimal, Ia menegaskan pentingnya langkah-langkah yang konkret dan terukur. Sejak tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Garut telah membuka akses pemantauan transaksi melalui Bank BJB sehingga realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah dapat dipantau secara real-time.
Data tersebut mencakup berbagai sektor penerimaan, mulai dari retribusi daerah hingga berbagai jenis pajak daerah, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan, makanan dan minuman, hiburan, reklame, pajak tenaga listrik, serta sektor lainnya.
Ia mengingatkan, perhitungan target PAD menjadi aspek penting dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, proyeksi pendapatan harus dihitung secara matang di luar pendapatan dari rumah sakit dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....