RRI.CO.ID,Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada alasan untuk menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Sikap tersebut diperkuat dengan temuan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai sekitar Rp4 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan APBD 2025.

‎

‎ “Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak,” ujar Dedi, di media sosial Instagram pribadinya, Minggu 19 Juli 2026.

‎

‎Ia mengungkapkan, hasil pemeriksaan APBD 2025 masih menemukan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukan.

‎

‎ “Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar,” katanya.

‎

‎Menurut Dedi, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan tata kelola keuangan sekolah yang harus diperbaiki. Ia menilai, jika SPP kembali diberlakukan, potensi penyalahgunaan anggaran justru bisa semakin besar.

‎

‎ “Artinya, cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasihan, jangan sampai ada yang kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS,” ucapnya.

‎

‎Dedi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan anggaran pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, mulai dari perbaikan toilet, fasilitas olahraga hingga tempat ibadah agar proses belajar mengajar semakin nyaman.

‎

‎ “Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu,” tegasnya.

‎

‎Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri Jawa Barat baru diterapkan sejak tahun ajaran 2025/2026. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menjaga komitmen agar layanan pendidikan tetap gratis sekaligus terus meningkatkan kualitasnya.

‎

‎ “Yuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Dan kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya,” pungkasnya