RRI.CO.ID, Cimahi - Bawaslu Kota Cimahi memperkuat pengawasan partisipatif dengan menggandeng pemerintah Kelurahan Cipageran melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kelurahan Cipageran, Kamis 9 Juli 2026, melibatkan 148 Ketua RT dan 29 Ketua RW sebagai ujung tombak penyebaran informasi kepada masyarakat.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara. Peran masyarakat dinilai sangat penting untuk menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Lurah Cipageran, Asep Hendrayana, mengatakan sinergi antara pemerintah kelurahan dan Bawaslu merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi dari tingkat lingkungan. Menurutnya, RT dan RW memiliki posisi yang sangat dekat dengan warga sehingga mampu menjadi penghubung informasi sekaligus penggerak partisipasi masyarakat.

"Kami menyambut baik kolaborasi ini karena RT dan RW memiliki kedekatan dengan masyarakat dan diharapkan menjadi mitra Bawaslu dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif, tertib, serta berintegritas," ujar Asep.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, Akhmad Yasin Nugraha, menegaskan keberhasilan pengawasan pemilu tidak dapat mengandalkan penyelenggara semata. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya RT dan RW, menjadi faktor penting dalam mencegah potensi pelanggaran sejak dini.

Ia menjelaskan, para Ketua RT dan RW merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Informasi yang mereka miliki dapat menjadi modal utama dalam memperkuat pengawasan partisipatif selama seluruh tahapan pemilu berlangsung.

"RT dan RW adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya sehingga kami berharap dapat menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu serta mencegah pelanggaran sejak dini," kata Akhmad Yasin.

Melalui forum ini, Bawaslu Kota Cimahi berharap kolaborasi bersama pemerintah kelurahan dan perangkat kewilayahan terus diperkuat secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan penyelenggaraan pemilu yang semakin demokratis, transparan, dan dipercaya masyarakat.