Pemkab Bandung Siap Tekan Kemiskinan, Pernikahan Dini dan Stunting

RRI.CO.ID, Bandung - Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan SMA Negeri baru di Kecamatan Pangalengan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bandung siap menyediakan lahan seluas 6.000 meter persegi melalui APBD Perubahan Tahun 2026 apabila opsi pemanfaatan tanah carik Desa Pulosari tidak dapat direalisasikan karena terbentur regulasi.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat menerima silaturahmi Camat Pangalengan, Kepala Desa Pulosari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta jajaran terkait di Rumah Dinas Bupati, Selasa 7 Juli 2026. Dadang Supriatna menjelaskan, pembangunan SMA Negeri baru di Pangalengan merupakan janji yang disampaikannya saat kegiatan Rembug Bedas Tahun 2024 di Desa Pulosari. Kala itu, pemerintah desa dan masyarakat sepakat mengusulkan tanah carik sebagai lokasi pembangunan SMA Negeri 2 Pangalengan.

Namun, hasil survei pada 2025 menunjukkan pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena status tanah carik mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Yaitu yang hanya membuka mekanisme tertentu, seperti tukar guling atau penjualan aset.

"Karena prosesnya sempat mengalami kendala, pembangunan belum bisa dilaksanakan pada 2026. Hari ini saya menerima langsung aspirasi masyarakat yang kembali menyampaikan bahwa kebutuhan SMA negeri di Pangalengan sudah sangat mendesak," kata Bupati .

Untuk mencari solusi, Bupati menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa. Itu termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terkait kemungkinan mekanisme pemanfaatan tanah carik.

Menurutnya, apabila mekanisme hibah tanah carik memungkinkan sesuai ketentuan, proses pembangunan dapat segera dilanjutkan. Namun apabila tidak memungkinkan, Pemerintah Kabupaten Bandung siap mengambil langkah alternatif dengan menyediakan lahan baru.

"Saya siap menganggarkan pengadaan lahan sekitar 6.000 meter persegi melalui APBD Perubahan Tahun 2026. Sementara itu, kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dapat membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027, sehingga ketika pembangunan fisik selesai pada 2027, proses belajar mengajar bisa langsung dipindahkan ke gedung baru," ujarnya.