RRI.CO.ID, Bandung - Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat mencatat jumlah pendaftar Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) hingga batas waktu (cut off) Sabtu (4/7) pukul 19.30 WIB masih jauh di bawah potensi calon murid yang diperkirakan mencapai sekitar 80.000 orang.

Berdasarkan rekapitulasi sementara, jumlah pendaftar SSK secara online baru mencapai 18.796 calon murid. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.304 calon murid memilih SSK sebagai pilihan kedua, sedangkan 15.492 lainnya menempatkan SSK sebagai pilihan ketiga.

Ketua Umum FKSS Jawa Barat, Ade D. Hendriana, mengatakan angka tersebut menunjukkan bahwa minat pendaftaran ke SSK masih relatif rendah. Meski demikian, menurutnya data tersebut belum dapat dijadikan gambaran akhir karena sebagian besar pendaftar masih berstatus belum pasti.

"Mayoritas pendaftar SSK saat ini masih menunggu hasil seleksi di sekolah negeri pada pilihan sebelumnya. Karena itu, angka yang ada hari ini belum mencerminkan jumlah riil peserta didik yang nantinya benar-benar masuk ke sekolah swasta," ujar Ade, Senin 6 Juli 2026.

Ia menjelaskan, apabila calon murid diterima di sekolah negeri melalui pilihan pertama atau kedua, mereka dipastikan tidak akan melanjutkan proses pendaftaran ke SSK. Sebaliknya, jika tidak diterima di sekolah negeri, proses daftar ulang ke SSK seharusnya disertai surat pernyataan tidak daftar ulang, mengundurkan diri, atau bukti ditolak di sekolah negeri agar status penerimaan menjadi jelas.

"Kejelasan status ini penting agar sekolah swasta memiliki kepastian dalam proses penerimaan peserta didik dan tidak terus berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian," katanya.

FKSS Jawa Barat menilai rendahnya jumlah pendaftar SSK merupakan dampak langsung dari kebijakan penambahan kuota sekolah negeri sebanyak 31.502 calon murid baru. Kebijakan tersebut dinilai telah mengubah peta penerimaan peserta didik baru dan mengurangi jumlah calon murid yang sebelumnya menjadi potensi bagi sekolah swasta.

"Penambahan kuota sekolah negeri secara signifikan berdampak terhadap distribusi calon murid. Potensi yang sebelumnya diperkirakan masuk ke sekolah swasta menjadi berkurang karena terserap ke sekolah negeri," ujar Ade.

Selain minimnya jumlah pendaftar, FKSS Jabar juga mengkhawatirkan akan terjadi gelombang pencabutan berkas di sekolah swasta setelah pengumuman hasil seleksi tahap kedua sekolah negeri. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kepastian jumlah peserta didik, perencanaan pembelajaran, hingga keberlangsungan operasional sekolah swasta.

"Kami berharap tidak terjadi pencabutan berkas dalam jumlah besar setelah pengumuman tahap kedua. Jika itu terjadi, banyak sekolah swasta akan kesulitan menyusun perencanaan akademik maupun operasional karena jumlah peserta didik terus berubah," ungkapnya.

FKSS Jawa Barat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan penambahan kuota sekolah negeri. Selain itu, organisasi tersebut meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar keberlangsungan sekolah swasta tetap terjaga sebagai bagian penting dari sistem penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat.

"Kami berharap pemerintah melihat persoalan ini secara menyeluruh. Sekolah swasta merupakan mitra pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan, sehingga kebijakan yang diambil juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta," pungkas Ade.