LAK Galuh Pakuan: Provinsi Sunda Teguhkan Identitas Budaya Sunda

RRI.CO.ID, Subang - Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan, menyambut baik dukungan delapan fraksi di DPRD Jawa Barat, terhadap wacana pembentukan Provinsi Sunda. Dukungan itu dinilai menjadi tonggak penting, setelah inisiatif yang digulirkan sejak tahun 2009.

"Ini artinya, semua tahapan berjalan sesuai alurnya, sehingga bisa diterima pemerintah maupun masyarakat," ujar Raja Lembanga Adat Karatwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana kepada RRI di Subang, Jumat 3 Juli 2026.

Menurut Evi, pergantian nama dari Jawa Barat, menjadi Sunda, merupakan kebutuhan mendasar bagi identitas, dan jati diri masyarakat. Ia menilai, budaya Sunda harus menjadi pertahanan yang kuat di tengah arus modernisasi.

"Pergantian nama ini sangat penting bagi identitas dan jati diri, di mana budaya Sunda akan menjadi sebuah pertahanan yang kuat," katanya.

Wacana ini sebelumnya dimulai dengan usulan nama Provinsi Pasundan, sebelum mengerucut pada nama Provinsi Sunda. LAK Galuh Pakuan juga pernah mengusulkan Otonomi Khusus Sunda Raya, yang mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Waktu itu, kami mengusulkan Provinsi Sunda dan Otsus Sunda Raya, untuk mensejajarkan DKI Jakarta, Jabar, dan Banten," jelas Evi.

Raja Galuh Pakuan mengakui, ide tersebut pada awalnya, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat maupun pemerintahan. Kekhawatiran utama saat itu adalah, potensi disintegrasi bangsa akibat perubahan nama provinsi.

"Sebelumnya muncul pro kontra, terutama adanya kekhawatiran dalam memahami disintegrasi bangsa," ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa dukungan DPRD Jabar saat ini, menunjukkan adanya kesamaan visi antara tokoh Sunda dan pemerintah. Kesamaan visi itu, menurutnya, menjadi modal utama, agar usulan dapat berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan.

"Setidaknya ada kesamaan visi dulu antara para tokoh Sunda, dengan pihak pemerintah," tegasnya.

Evi mengingatkan, bahwa pada tahun 2022 usulan serupa sempat ditentang oleh Paguyuban Pasundan, karena masyarakat sudah nyaman dengan nama Jawa Barat. Namun secara historis, penggunaan nama Jawa Barat, dinilai meragukan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Secara harfiah sebenarnya sudah meragukan Indonesia sendiri, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya," ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai, penguatan prinsip budaya Sunda dan Pajajaran, akan memotivasi masyarakat untuk kembali ke masa keemasan. Pajajaran dapat bertahan selama 700 tahun, bukan karena kekuatan militer, melainkan karena etika, budaya, dan peradaban.

"Jika kita ingin maju, semestinya kita harus berkaca kepada masa keemasan Sunda, dan Pajajaran dahulu," pungkas Evi.