Ombudsman RI Beri Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Bandung

RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengisi kuliah umum bertema Pengenalan Ombudsman dan Kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Bandung di Universitas Muhammadiyah Bandung, Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas, Dr. Irianti Usman, M.A., serta dihadiri mahasiswa dan Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Fitry Agustine.

Pada sesi kuliah umum, Maneger Nasution memaparkan sejarah dan peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik serta pentingnya pencegahan maladministrasi sejak dini. Ia juga menjelaskan tugas dan fungsi Ombudsman beserta berbagai bentuk maladministrasi yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Maneger menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan akademisi dalam membangun budaya anti maladministrasi. Menurutnya, nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak di lingkungan kampus agar dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

"Menindaklanjuti budaya anti maladministrasi di lingkungan kampus, Ombudsman merancang kerja sama dengan universitas serta membentuk Sahabat Ombudsman atau Baraya Ombudsman," ujar Maneger. Program tersebut diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami sekaligus mengampanyekan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas.

Ia menambahkan, Ombudsman Jawa Barat juga akan mendampingi pembentukan Sahabat Ombudsman atau Baraya Ombudsman di lingkungan kampus. "Ombudsman Jabar juga akan mendampingi pembentukan Sahabat Ombudsman atau Baraya Ombudsman di kampus untuk pengenalan maladministrasi, ramah pelayanan publik, dan menjadi agen pelayanan publik," katanya.

Selama penyampaian materi, mahasiswa aktif berdiskusi mengenai berbagai persoalan pelayanan publik dan upaya meningkatkan kompetensi penyelenggara layanan. Diskusi tersebut menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa dalam memahami mekanisme pengawasan pelayanan publik.

Kehadiran Ombudsman di lingkungan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah strategis untuk menanamkan budaya pengawasan partisipatif. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta pelayanan publik yang semakin akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.