Ono Surono: Jangan Dulu Larang Pedagang Cuanki, Ekonomi Rakyat Sedang Sulit

RRI.CO.ID, Bandung - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menginstruksikan Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PDI Perjuangan, Andri Gunawan, untuk segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait rencana pelarangan pedagang cuanki berjualan di kawasan Pusdai. Menurut Ono, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengurangi sumber penghasilan masyarakat kecil.

"Situasi kondisi ekonomi secara makro memang masih dikatakan baik. Namun inflasi meningkat, nilai dolar semakin tinggi, PHK terjadi di mana-mana sehingga daya beli masyarakat menurun," kata Ono dalam keterangannya, Minggu 28 Juni 2026.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengaku prihatin setelah membaca pemberitaan mengenai rencana pelarangan pedagang cuanki di sekitar kawasan Pusdai. Karena itu, Ono meminta Wali Kota Bandung menunda kebijakan tersebut dan lebih mengedepankan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat.

"Menurut saya sikap kita harus jelas. Kami mendorong Wali Kota Bandung, Pak Farhan, agar jangan dulu melarang orang berjualan. Ditahan dulu, jangan ada regulasi yang melarang-larang, apalagi mereka tidak membangun tempat secara permanen," tegasnya.

Ono menilai keberadaan pedagang cuanki justru telah menjadi bagian dari ikon kuliner Kota Bandung. Selain itu, para pedagang menggunakan gerobak yang bersifat tidak permanen dan dapat berpindah tempat sehingga dinilai masih memungkinkan untuk ditata tanpa harus dilarang berjualan.

Ono Surono berharap Pemerintah Kota Bandung dapat mengedepankan solusi yang humanis melalui dialog bersama para pedagang. Sehingga, imbuhnya, bila ada rencana penataan kawasan dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat.

"Cuanki ini salah satu ikon Kota Bandung. Mereka tidak membangun bangunan permanen, bisa bergeser sewaktu-waktu, dan juga tidak berjualan sepanjang hari. Menurut saya komunikasikan dulu dengan Wali Kota Farhan. Jangan sampai kebijakan itu membuat rakyat kehilangan pendapatan di saat kondisi ekonomi sedang sulit. Kalau bisa, ini disuarakan betul," ujarnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Andri Gunawan mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung. Namun, komunikasi tersebut masih dilakukan secara tertutup dan belum menghasilkan pembahasan secara terbuka.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Satpol PP, tetapi masih tertutup dan belum dilakukan secara terbuka. Kami akan terus mengawal aspirasi para pedagang serta mendorong adanya dialog dengan Pemerintah Kota Bandung agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat kecil," kata Andri.