RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) resmi menjalin kerja sama melalui Program Penguatan Profesional Bidang Kependidikan (PROBIDIK). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin, 15 Juni 2026 lalu.
Program ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengoptimalkan praktik mengajar mahasiswa kependidikan sesuai kebutuhan sekolah di berbagai daerah di Jawa Barat.
Lahirnya program tersebut tidak terlepas dari kondisi sejumlah SMA di Jawa Barat yang menghadapi ketimpangan jumlah tenaga pengajar. Banyak guru yang memasuki masa pensiun, sementara jumlah guru baru yang direkrut setiap tahun belum mampu menutupi kebutuhan yang ada.
Melalui kolaborasi ini, UPI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran dan wilayah sekolah sehingga penempatan mahasiswa praktik mengajar dapat dilakukan secara lebih tepat.
Rektor UPI, Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A., menjelaskan PROBIDIK merupakan wujud nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, program tersebut menggabungkan kegiatan akademik dengan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui praktik mengajar mahasiswa di lapangan.
“Kegiatan ini merupakan gabungan dari kegiatan akademik dalam arti pendidikan dengan pengabdian. Di satu sisi, mahasiswa kita memang memiliki program reguler berupa praktik mengajar di lapangan bagi mahasiswa program studi kependidikan,” ujar Prof. Didi, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menuturkan, terdapat perubahan mendasar dalam sistem penempatan mahasiswa praktik mengajar. Jika sebelumnya mahasiswa ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kini proses tersebut dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah provinsi mengenai kebutuhan guru di setiap SMA.
Dengan demikian, mahasiswa dari daerah tertentu diupayakan untuk menjalani praktik mengajar di wilayah asalnya agar pemerataan layanan pendidikan dapat terwujud.
“Kalau dulu mahasiswa ditempatkan di sekolah tanpa melihat kebutuhan sekolah tersebut, saat ini kita memiliki data dari pemerintah provinsi tentang kebutuhan guru di setiap sekolah SMA. Kebutuhan itu kemudian kita cocokkan dengan data mahasiswa yang kita miliki,” jelasnya.
Melalui pola tersebut, mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga ikut membantu sekolah yang mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Berdasarkan hasil pemetaan bersama, terdapat sekitar 6.000 kebutuhan formasi pengajar di SMA se-Jawa Barat yang mencakup sekitar 60 mata pelajaran.
Namun, angka tersebut tidak dimaksudkan sebagai peluang rekrutmen bagi mahasiswa UPI, melainkan menjadi acuan dalam pelaksanaan praktik mengajar.
Setiap tahun, UPI menyiapkan sekitar 5.000 mahasiswa kependidikan untuk mengikuti praktik mengajar yang dilaksanakan dalam dua semester. Meski demikian, penempatan mahasiswa dilakukan secara selektif karena sebagian mahasiswa juga mengikuti praktik kerja industri, semester pendek, maupun program spesialisasi tertentu.
Prof. Didi menilai kebutuhan guru yang cukup besar tidak dapat dipenuhi oleh UPI seorang diri sehingga diperlukan keterlibatan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi kependidikan.
“Kalau UPI saja hanya bisa membantu menjembatani sebagian dari kebutuhan tersebut, tentu diperlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi kependidikan agar kebutuhan guru yang ada dapat dipenuhi lebih banyak,” kata Prof. Didi.
Lebih lanjut, UPI juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan pelatihan pedagogik dasar bagi mahasiswa nonkependidikan yang nantinya dilibatkan dalam program serupa. Menurut Prof. Didi, kemampuan mengajar tidak hanya berkaitan dengan penyampaian materi pelajaran, tetapi juga kemampuan memahami karakter dan kebutuhan peserta didik di dalam kelas.
“Mahasiswa nonkependidikan yang nantinya terlibat tentu perlu memiliki dasar-dasar pedagogik agar mereka tidak hanya mampu menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memahami cara menghadapi dan mendampingi siswa di kelas. UPI siap apabila diminta memberikan pelatihan singkat terkait hal tersebut,” ungkapnya.
Prof. Didi juga mengatakan kerja sama antara UPI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terjalin dalam berbagai program sebelumnya. UPI pernah berkolaborasi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang berfokus pada penanganan sampah, pencegahan stunting, hingga pengentasan kemiskinan.
Pengalaman tersebut dinilai dapat semakin diperkuat melalui PROBIDIK dengan menghadirkan mahasiswa yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan edukasi mengenai berbagai isu pembangunan.
“Selain mengajar di kelas, mahasiswa juga dapat memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah di sekolah, edukasi pencegahan stunting, maupun berbagai isu pembangunan lainnya. Pengalaman seperti itu sudah kami miliki dan siap kami perkuat apabila dibutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan metode pembelajaran maupun penggunaan teknologi. Menurutnya, pendidikan harus mampu membentuk generasi yang berkarakter, memiliki integritas, serta siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Ia meyakini berbagai persoalan pendidikan dapat diatasi melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, guru, serta orang tua.
Ke depan, PROBIDIK diharapkan menjadi model sinergi yang mampu memperkuat ekosistem pendidikan di Jawa Barat. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual bagi mahasiswa calon guru, tetapi juga mempertegas peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pendidikan.
UPI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar manfaat program tersebut dapat dirasakan semakin luas oleh peserta didik dan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....