RRI.CO.ID, Subang - Gelombang protes mahasiswa mengguncang Kabupaten Subang, Kamis 18 Juni 2026. HMI Cabang Subang, bersama Aliansi BEM Subang, menggelar aksi besar di depan Gedung DPRD Subang.

Koordinator Lapangan Adri Korinendi menyebut, aksi ini puncak dari keresahan masyarakat. Daya beli melemah, harga pokok melambung, dan supremasi sipil dinilai terancam.

"Kami menilai berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perlu dievaluasi secara menyeluruh," ujar Adri dalam orasinya.

Aliansi mahasiswa menyoroti ketimpangan anggaran, di tengah tekanan ekonomi nasional. Mereka menuntut penggunaan APBN mengacu pada Pasal 23 UUD 1945, dan UU Keuangan Negara.

"Jangan sampai anggaran negara habis, untuk program yang tidak menyentuh akar masalah rakyat!" katanya.

Mahasiswa mendesak evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Kopdes Merah Putih, yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka juga mengecam kasus korupsi eks Kepala Badan Gizi Nasional.

"Pengusutan tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya, dan hentikan sementara program MBG, demi evaluasi transparansi," desak aliansi.

Selain ekonomi, penegakan hukum dan HAM jadi poin krusial. Mahasiswa menolak represi aparat, dan menuntut reformasi substansial di Polri serta TNI.

"Kembalikan TNI ke barak. Tegakkan supremasi sipil sesuai amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945," seru Ketua Umum HMI Subang Annas Ahmad Laduni.

Ada enam desakan utama masa aksi, evaluasi total APBN, usut tuntas korupsi BGN, kuatkan rupiah, cabut UU Polri terbaru, hentikan represi, dan turunkan harga BBM, serta bahan pokok. Mahasiswa juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

"DPRD Kabupaten Subang jangan mandul. Segera rekomendasikan seluruh poin tuntutan ini ke DPR RI," tegas aliansi.

Aksi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan 7 Ketua BEM, dari berbagai kampus di Subang. Mereka berkomitmen mengawal tuntutan, sampai ada respons dari pemangku kebijakan.

"Kami akan terus mengawal tuntutan ini, hingga direspons nyata oleh pemerintah," ucap perwakilan Aliansi BEM Subang.