Ribuan Siswa Tak Tertampung Negeri, Pemprov Siapkan Sekolah Swasta dan Pembiayaan

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung puluhan ribu calon murid yang tidak berhasil memperoleh kursi di SMA dan SMK negeri pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam Program Aksesibilitas Pendidikan Jawa Barat yang digelar di SMKN 1 Bandung, Senin 15 Juni 2026.

Langkah ini diambil setelah hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) menunjukkan sekitar 77 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri, akibat keterbatasan daya tampung yang tersedia.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan kerja sama dengan sekolah swasta merupakan bentuk intervensi pemerintah sekaligus kompensasi bagi peserta didik yang telah mengikuti proses penerimaan sekolah negeri namun tidak lolos karena keterbatasan kuota.

"Setelah melakukan pemetaan, kita mengetahui ada anak-anak yang tidak bisa tertampung. Kita ingin tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar seluruh anak tetap bisa mengakses pendidikan," kata Purwanto.

Bantuan (kompensasi) yang diberikan mencakup Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sekolah sebesar sekitar Rp1,5 juta per siswa serta bantuan biaya bulanan sebesar Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun. "Per siswa itu Rp100 ribu per bulan, jadi Rp1,2 juta per tahun. Untuk DSP sekitar Rp1,5 juta. Nilainya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah," jelasnya.

Ia menegaskan bantuan tersebut tidak semata-mata diberikan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, melainkan sebagai bentuk kompensasi dari pemerintah kepada peserta yang sebelumnya berupaya masuk sekolah negeri tetapi tidak tertampung.

"Yang mendapat bantuan adalah mereka yang terdaftar di PCMB. Karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah memberikan kompensasi," tegas Purwanto.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri.

"Gubernur sudah menyampaikan agar seluruh anak di Jawa Barat bisa mengakses pendidikan. Karena keterbatasan pemerintah dalam menyediakan daya tampung, salah satu bentuk intervensinya adalah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta," ujarnya.

Purwanto menjelaskan, pemerintah tidak hanya menyediakan sekolah alternatif, tetapi juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang masuk melalui skema tersebut.

Melalui skema ini, Pemprov Jawa Barat berharap seluruh calon murid tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya tambahan akibat tidak lolos seleksi sekolah negeri. Kerja sama dengan sekolah swasta sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri dan keterbatasan kapasitas yang tersedia.